ASKARA — Kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Ibu Kota Kabupaten Nduga, Keneyam, menjadi simbol kuat hadirnya negara dalam menjamin keamanan dan pembangunan di wilayah Papua, khususnya daerah-daerah yang selama ini dikenal rawan gangguan keamanan.

Dalam lawatan tersebut, kedua pejabat negara menyambangi Pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733/Masariku dan melakukan tatap muka langsung dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda). Hadir dalam pertemuan penting itu Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, Plt. Sekda Nduga, Ketua DPRD, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur keamanan di Kabupaten Nduga.

Langkah strategis ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat dan pemerintah daerah, karena menunjukkan komitmen nyata pemerintah pusat dalam menyapa langsung daerah-daerah yang tengah berjuang menghadapi tantangan keamanan dan keterisolasian.

"Kami sangat menghargai dan mengapresiasi kehadiran Menhan dan Menkeu di Nduga. Ini adalah sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tidak tinggal diam terhadap kebutuhan dan situasi masyarakat Papua," ujar Wakil Bupati Yoas Beon.

Menhan dan Menkeu tampak mengenakan rompi anti peluru saat tiba di Nduga, sebagai bagian dari protokol keamanan karena tingginya potensi risiko gangguan keamanan di wilayah tersebut. Meski demikian, hal ini tidak mengurangi nilai strategis dari kunjungan tersebut dalam membangun komunikasi langsung, serta merumuskan langkah-langkah percepatan pembangunan dan stabilisasi keamanan.

Kecaman Terhadap Ancaman OPM

Namun di balik momen penting ini, muncul tindakan provokatif yang sangat disayangkan. Kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) diketahui mengancam akan menjadikan pesawat sipil dengan register PK-ELM milik PT Elang Nusantara Air, yang telah digunakan untuk menerbangkan Menhan dan Menkeu, sebagai target di masa mendatang.

Pemerintah daerah dan masyarakat Papua mengecam keras tindakan teror semacam ini. Ancaman terhadap armada sipil adalah bentuk kekerasan terhadap masyarakat umum, dan sama sekali tidak bisa dibenarkan dalam konteks apa pun.

"Kami menolak keras segala bentuk kekerasan yang mengancam keselamatan warga sipil dan aparat. Pesawat yang membawa para pejabat negara adalah pesawat sipil, dan mengancamnya berarti mengancam seluruh rakyat Papua," tegas salah satu tokoh adat di Keneyam.

Pemerintah pusat melalui aparat keamanan telah menyatakan akan meningkatkan pengamanan terhadap semua aset vital dan jalur logistik udara di Papua. Negara tidak akan mundur dan akan terus hadir di setiap jengkal Tanah Papua untuk memastikan keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.