ASKARA - Lupakan tender pemerintah yang rumit. Lupakan prosedur hibah, proposal, Rencana Anggaran Biaya, atau audit BPK. Di tanah Papua, semua bisa selesai dengan video 1 menit, satu wajah, satu suara, dan satu angka, Rp 5 miliar.

Inilah babak terbaru Republik Indonesia, edisi "Negara Bisa Ditelepon dan Dipalak."

Egianus Kogoya, Panglima III TPNPB-OPM, menyampaikan langsung permintaan uang kepada Gubernur Pegunungan Tengah. Bukan melalui jalur diplomasi, bukan lewat utusan resmi, melainkan dengan gaya influencer yang sedang endorse mie instan: "Kami butuh Rp 5 miliar saja buat bakar batu."

Tak ada malu, tak ada takut. Bahkan dijelaskan bahwa uang Rp 25 miliar sebelumnya, yang disebut-sebut sebagai "uang tebusan pilot" sudah habis. Untuk apa? Tidak jelas. Tapi negara tetap diam, publik tetap tak tahu, dan entah siapa yang tersenyum di balik layar.

Ini bukan lagi soal OPM. Ini soal negara yang makin kehilangan otoritasnya. Ketika seorang pimpinan kelompok bersenjata merasa bisa langsung minta uang ke gubernur tanpa ancaman tembakan, artinya dia lebih percaya dirinya daripada banyak kepala desa di negeri ini. Karena faktanya, dia tahu: pemerintah pusat lemah, daerah bingung, dan media akan menyorot.

Dan seperti biasa, isu Papua hanya menarik ketika sudah menyentuh absurditas.

Sejak kapan acara adat seperti bakar batu dijadikan alasan minta Rp 5 miliar? Sejak tradisi digunakan sebagai tameng untuk memeras. Dan siapa yang membiarkan ini terus terjadi? Negara, tentu saja. Negara yang terlalu sibuk membangun citra, tapi lupa membangun wibawa.

Lebih parah, negara selama ini justru membiayai kekacauan dengan uang rakyat. Ingat, bukan pertama kali ini terjadi. Pemerintah pernah membayar, pernah bernegosiasi, dan kini harus menelan pil pahit, Anda memberi sekali, mereka akan minta lagi. Logika pasar gelap, siapa mau bayar lebih?

Apa selanjutnya? Permintaan dana bakti sosial dari kelompok bersenjata? Proposal pembangunan sekretariat OPM? Atau bantuan dana untuk pelatihan bela diri kombatan muda?

Situasi ini adalah cermin rapuhnya kedaulatan. Ketika elite Jakarta sibuk beretorika tentang hilirisasi tambang, konektivitas Nusantara, dan ekonomi digital, di sudut timur Indonesia, satu video pendek bisa mengguncang fondasi hukum, etika, dan logika pemerintahan.

Kami ingin tegas berkata, ini bukan lagi soal ekstremisme atau separatisme. Ini soal komedi tragis bernama ketidakberdayaan negara. Dan ketika negara sudah tidak bisa membedakan antara diplomasi dan pemalakan, maka rakyatlah yang akan jadi korban abadi.

Maka kami tegaskan, jangan pernah sekali-kali bayar lagi. Bukan karena Rp 5 miliar terlalu besar. Tapi karena harga diri bangsa tak boleh dilelang lewat video 1 menit.