ASKARA - Tepat 28 Januari kemarin menjadi pengingat dari seratus hari perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selama lebih dari tiga bulan memimpin, pasangan yang dipilih 96 juta rakyat Indonesia melalui pilpres 2024 itu berupaya bekerja cepat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukan bagi anak-anak, hingga pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan akuntabel.

Membuka tahun 2025 sekaligus menandai seratus hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP-PIKI) mengadakan Refleksi Awal Tahun bertajuk “Pangan dan Energi untuk Negeri”, yang dilangsungkan di aula kampus STISIP Widuri, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis siang (30/01).

Acara yang dihadiri oleh cendekiawan lintas iman, akademisi, praktisi, dan mahasiswa itu dibuka oleh Ketua Dewan Penasihat DPP-PIKI Baktinendra Prawiro, M.Sc., M.H, dan dilanjutkan  dengan keynote speech yang dibawakan oleh Ketua Komite II DPD-RI (anggota DPD/MPR-RI) Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., S.H., M.Si.

Pada sesi pertama DPP-PIKI membedah pencanangan program  MBG yang dilaksanakan oleh Presiden Prabowo dengan mengangkat subtema “Kebijakan Pangan dan Realisasi Makan Bergizi Gratis (MBG)”. Hadir sebagai pembicara di antaranya Prof. Dr. Robert M. Z. Lawang (Ketua STISIP Widuri), yang membedah dari Perspektif Sosial; Prof. Suahazil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D (Wakil Menteri Keuangan RI), yang berbicara dari Perspektif Ekonomi dan Pemerintah; dan Pdt. Prof. Binsar Jonathan Pakpahan, M.A., Ph.D (Ketua STFT Jakarta), berbicara dari Perspektif Teologi

Sementara di sesi kedua  PIKI membahas sektor energi dalam subtema “Langkah Strategis Menuju Energi Berkelanjutan”, dengan menghadirkan pakar energi berkelanjutan yakni Manager of Transition Energy PT. PLN (Persero) Arion Simaremare;  serta Muliadi Widjaja, Ph.D, Associate Professor, FEB UI, yang berbicara dari Perspektif Akademisi.

Badikenita Br. Sitepu yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP-PIKI saat ditemui askara.co di sela-sela acara mengatakan di masa seratus hari pemerintahannya Presiden Prabowo telah menunjukkan banyak gebrakan yang “out of boundaries”.

“Kita dari PIKI melihatnya dalam program seratus hari itu kan awal ya. Gebrakan awal yang kita lihat Pak Prabowo sudah banyak menunjukkan hal-hal yang out of boundaries, bukan sesuatu yang klasik, dan sangat berani lah ya,” buka Badikenita kepada askara.co.

Menurut Senator Republik Indonesia yang mewakili Provinsi Sumatera Utara itu, gebrakan berani Prabowo dapat dilihat mulai dari pemangkasan pembiayaan negara untuk belanja ATK hingga 90 persen di kementerian dan lembaga negara. Di lain sisi, menurutnya Presiden Prabowo juga berupaya melakukan penghematan anggaran negara dengan memangkas biaya Perjalanan Dinas dari Aparatur Sipil Negara.

Doktor Ilmu Ekonomi lulusan Universitas Indonesia ini juga menerangkan, langkah penghematan dan kesederhanaan yang sedang dilakukan oleh orang nomor 1 di Indonesia itu turut menginspirasi dari organisasi yang tengah dinakhodainya untuk menyelenggarakan kegiatan secara sederhana namun tetap produktif dan memberikan hasil yang optimal, seperti pada Refleksi Awal Tahun kali ini.

“Ini juga yang kita lakukan di PIKI, hari ini ke kampus Widuri, kita melakukan Refleksi Awal Tahun PIKI yang memang setiap tahun kita lakukan, di dalam kesederhanaan. Tetapi kehadiran dari para narasumber pada hari ini menunjukkan bahwa banyak hal yang bisa kita lakukan, efisiensi, tetapi tidak mengurangi makna bahkan esensi dari sebuah topik atau hal mendasar di dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

Menanggapi pembahasan pangan khususnya program MBG yang sedang dijalankan pemerintah, Badikenita terlebih dahulu mengajak masyarakat untuk bisa melihat secara jernih tujuan dari pencanangan program tersebut. Menurutnya MBG memiliki perbedaan mendasar jika dibandingan dengan Bantuan Sosial (Bansos), yang sudah ada lebih dahulu.

“Makan Bergizi Gratis in ikan ditujukan kepada anak-anak yang memang asupan makanan mereka sehari-hari kandungan gizinya kurang. Kalau bansos itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak mampu, maka kita juga berharap MBG ini (distribusinya-red) tepat sasaran,” ujarnya.

Dirinya kemudian menyoroti distribusi Bantuan Sosial yang sempat tidak tepat sasaran. Menurutnya pengamatannya, mulai dari oknum kepala desa hingga perangkat pemerintahan di bawah seperti kepala lingkungan maupun ketua rukun warga menjadi penerima manfaat bansos yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. 

Agar kejadian tersebut tidak terulang di program MBG, Badikenita meminta agar semua pemangku kepentingan dapat ikut mendukung dan melakukan pengawasan. Apalagi anggaran sebesar sepuluh ribu Rupiah yang digelontorkan untuk penyediaan paket MBG, per-anak, masih tergolong kecil. Jumlah tersebut belum termasuk biaya pengemasan dan pendistribusian. 

Untuk itu dirinya merasa masyarakat perlu mengubah pola pikir mereka soal MBG yang memang diluncurkan oleh pemerintah sebagai program berorientasi nonprofit.

“Nah ini memang dibutuhkan sebuah rasa kebersamaan semua pihak, termasuk di daerah. Ini (MBG-red) bukan sebuah proyek untuk mencari keuntungan, namun ini adalah sebuah proyek sosial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para generasi penerus bangsa. Merubah anggaran itu lebih mudah daripada merubah pola berpikir. Nah justru itu kita berharap program ini memang diluncurkan nantinya bersamaan dengan perubahan mindset,” pintanya.

Sebagai Ketua Komite II DPD-RI yang ikut mengawal isu ketahanan pangan, Badikenita mengaku dirinya bersama seluruh perangkat DPD-RI di seluruh provinsi siap menyukseskan dan mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Kita sukseskan program ini bersama-sama dan dengan itikad bahwa ini dilakukan untuk peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, SDM kita menuju 2045,” tutup perempuan Lulusan Terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan XLV 2010 LEMHANNAS RI, itu.