ASKARA – Ketua Umum LSM Pijar Keadilan Demokrasi (PIKAD), Prof. Hiro Taime, menyoroti polemik terkait pembongkaran Pagar Laut di perairan Tangerang, Banten, yang dinilai penuh dengan kejanggalan dan diduga melibatkan konspirasi.
Menurut Prof. Hiro, pemberitaan di berbagai media menunjukkan adanya keterlibatan sejumlah pihak yang patut dipertanyakan kredibilitasnya. Ia mencatat adanya pengakuan dari oknum aparat desa yang mengklaim sebagai nelayan dan menyatakan bahwa keberadaan Pagar Laut tersebut tidak mengganggu aktivitas mereka. Selain itu, pernyataan Menteri ATR/Kepala BPN RI yang menyebut adanya kepemilikan sertifikat atas nama perusahaan dan perorangan di wilayah tersebut juga dipandang bertentangan dengan aturan hukum kelautan yang berlaku.
"Hukum kelautan kita sudah jelas. Perairan dalam radius 2 mil laut adalah hak nelayan tradisional untuk mencari hasil laut, sedangkan 12 mil laut merupakan milik negara yang selama ini dijaga oleh Kementerian KKP dan TNI-AL dalam menghadapi ancaman kapal asing. Sementara untuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), itu merupakan wilayah di mana negara lain boleh mencari hasil laut dengan aturan yang berlaku," tegas Prof. Hiro dalam pernyataannya, Jumat (24/1).
PIKAD menegaskan bahwa keberadaan Pagar Laut di wilayah tersebut telah melanggar hukum dan berpotensi merugikan nelayan tradisional. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar pembongkaran tetap dilanjutkan dan diikuti dengan penegakan hukum yang tegas oleh kepolisian sebagai alat negara.
"Kami mendukung penuh langkah pembongkaran Pagar Laut oleh TNI-AL tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, dan aparat kepolisian harus segera mengambil tindakan hukum yang diperlukan agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama nelayan tradisional," tambahnya.
LSM PIKAD berharap kasus ini dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menjaga hak-hak nelayan serta menegakkan aturan kelautan yang telah ditetapkan demi kepentingan bersama.