ASKARA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku tidak mengetahui Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Harvey Moeis yang tersangkut kasus korupsi PT Timah. 

"Tidak, saya kan belum tahu duduk perkara yang sesungguhnya ya, kita lagi mengkaji sampai sekarang. Saya juga lagi bingung, dia ini mengerjakan di atas IUP-nya, atau di atas IUP yang lain. Dan sekarang tim kami di deputi saya lagi mempelajarinya," kata Bahlil kepada pada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Bahlil menolak hal ini disebut kebobolan dari Kementerian Investasi.

"Tidak ada kebobolan dong. Gini loh, IUP itu kan proses awal IUP, kami itu hanya meneken IUP di ujungnya, lewat OSS. Tetapi kebijakan berapa luas lahannya, titik koordinatnya di mana, bagaimana proses mendapatkan, itu tetap di menteri teknis, bukan di Menteri Investasi," ujar Politisi Partai Golkar ini.

Mengenai adanya kemungkinan pertambangan ilegal yang menjerat Harvey Moeis, Bahlil mengaku dirinya belum dapat menjawab hal tersebut.

"Saya tidak bisa menjawab itu karena saya belum mendapatkan data yang valid. Tim saya lagi pelajari," tukas Bahlil.

Terkait kerugian Rp271 triliun, Bahlil mengatakan dirinya tidak mengetahui dari mana angka tersebut didapat. 

"Itu kan hukum ya. Dan kita kan tidak tahu dasar hitungannya dari mana. Itu mungkin dari aparat penegak hukum yang tahu dasar hitungannya," tutup Bahlil Lahadalia.