ASKARA – Dari Polri untuk persiapan arus lalu lintas menjelang mudik sudah mempersiapkan bebarapa kegiatan. Nanti resminya tanggal 25 Maret 2024 akan diadakan rapat koordinasi lintas sektoral terkait dengan penggelaran Operasi Ketupat Lebaran tahun 2024 

Dilanjutkan dengan beberapa kegiatan rakor lintas sektoral baik antar kementerian maupun antar instansi yang ada.

Untuk kesiapan pengelolaan terhadap arus mudik dan arus balik. Kami akan mengantisipasi dengan berbagai kegiatan dari mulai antisipasi mudik dan balik, kesiapan tempat-tempat ibadah, tempat-tempat lokasi wisata, dan pusat-pusat transportasi yang ada.

Demikian disampaikan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Raden Slamet Santoso saat menjadi Narasumber Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Peran DPR Pastikan Mudik Aman, Silaturahmi Nyaman" di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).

Brigjen Slamet mengungkapkan, Polri bersama beberapa stakeholder lain telah membuat langkah persiapan selain tentunya juga menyelenggarakan Operasi Ketupat Lebaran.

"Kita juga menggelar kegiatan sesuai dengan apa yang menjadi surat keputusan bersama antara tiga menteri, antar kementerian di bawah koordinasi Bapak Menko PMK dengan berbagai kegiatan dari mulai kita melakukan pembatasan kendaraan angkutan barang, kemudian yang kedua itu dengan contraflow, baik itu contraflow satu lajur, dua lajur, maupun yang ketiga dengan one way dan dalam kondisi tertentu. Nanti kita akan berlakukan untuk situasional dan itu merupakan alternatif terakhir baik itu di pada ruas-ruas jalan tertentu, khususnya di jalan tol, kalau jalan biasa mungkin tidak," papar Brigjen Slamet.

Sementara itu, Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta Kamrussamad menyebut ada 5 aspek yang harus diperhatikan pada saat musim mudik Lebaran.

"Kelima aspek itu adalah: aspek history, aspek ekonomi, aspek teknik pengaturan, aspek resiko, dan aspek kelembagaan berupa koordinasi antar beberapa stakeholder," urai Politisi Partai Gerindra itu.

Lebih jauh, Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi menyoroti kesiapan sarana penunjang mudik, seperti ruang tunggu, kamar mandi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas ibadah di beberapa terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandara yang terkadang jauh dari kata layak.

"Bicara alat transportasi, dari sekian banyak transportasi kalau kami di Komisi V lebih kepada mulai dari keberangkatan, baik di bandara, di terminal ataupun di tempat-tempat yang lainnya itu harus disiapkan sebaik mungkin, mulai dari ruang tunggu daripada penumpang yang masih ada di beberapa tempat yang kecenderungannya kadang-kadang tidak manusiawi, terutama di pelabuhan, di pelabuhan ini masih banyak perlu kita perbaiki," beber Fauzi.

Fauzi juga menyoroti, banyaknya ruas jalan yang berlubang hingga menjelang musim mudik Lebaran tiba.

"Permasalahan jalan yang berlubang juga, ini masalah di tengah-tengah kita yang cukup banyak jalan-jalan yang memang harus diperbaiki dalam rangka lebaran ini, memang kalau kita masalah jalan. Kita masih lebih banyak pendekatannya kepada bagaimana membuat jalan dibanding memelihara jalan," imbuh Muhammad Fauzi.

"Biaya memeliharaan biaya pemelihara jalan sangat sangat rendah sekali, padahal kalau itu dia alokasikan secara maksimal, maka saya yakin pembiayaannya akan lebih murah dibanding kita buat jalan baru atau memperbaiki secara total," lanjut Politisi Partai Golkar ini.

Terakhir, Ketum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro mengingatkan, ada 3 fenomena yang perlu dipahami untuk membahas tentang kenyamanan dan keselamatan transportasi terutama menjelang mudik 2024.

"Yang pertama adalah fenomena kenaikan demand yang sangat tinggi jadi, fenomena yang kedua adalah adanya ketimpangan antara kapasitas dan demand. Yang ketiga fenomenanya yang ada euforia," cetus Tory.

Tory mengaku, pihaknya selalu mendorong agar semua Ditjen yang ada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu sudah tahu kapasitas pelayanan masing-masing.

"Yang lebih atas lagi adalah pola perjalanan, kita harapkan jangan terjadi puncak yang terlalu tinggi, atau di satu puncak saja ini kemudian kita sampaikan manajemen pola perjalanan. Ini yang mungkin perlu inovasi-inovasi yang didukung oleh legislasi dan pengawasan dari kawan-kawan DPR, karena ini ada kaitannya dengan market mekanisme atau mekanisme pasar," tutup Tory Damantoro.