ASKARA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, I nyoman Parta mengkritik kebijakan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Dirut Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi yang tak prihatin terhadap mahalnya harga beras di masyarakat.

Sebagai eksekutif dan BUMN, semestinya lebih prihatin melihat kondisi lapangan yang “amburadul”.

 “Karena ini kejadian yang sudah dua kali terjadi, dulu saat kelangkaan minyak goreng dan sekarang situasinya persoalan kelangkaan beras,” kata Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Parta dalam raker di Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Politisi PDIP itu mendesak Mendag dan Bulog untuk mengevaluasi soal ketahanan pangan, bukan hanya soal tata kelola sembako dan perberasan. “Ini masalahnya, soal kebutuhan makan rakyat yang harus segera dipenuhi. Nah, selanjutnya masalah beras itu datang dari mana terserah saja dan itu lain persoalan,” ujarnya.

Kebijakan yang paling mudah, kata Parta-sapaan akrabnya adalah dengan membuka kran impor. Langkah ini memang lebih mudah ketimbang harus memperbaiki 30% infrastruktur saluran irigasi yang rusak. “Pun begitu, impor lebih mudah ketimbang harus membantu mensubsidi pupuk petani. Jadi ini langkah yang gampang banget untuk para mafia pangan mendapatkan komisi dan keuntungan,” terangnya lagi.

Legislator asal Pulau Dewata ini kembali menekankan masalah kedaulatan dan kemandirian pangan. Karena bumi pertiwi ini sangat subur, apa saja yang ditanam bisa tumbuh. Pun begitu dengan iklim Indonesia yang sangat bagus, ditambah sinar matahari serta curah hujan yang cukup. “Tapi anehnya, kenapa selalu menyalahkan Elnino dan itu terus berulang ulang. Dengan kata lain, menyalahkan alam adalah perbuatan yang paling mudah, anak SD pun bisa,” ucapnya dengan rasa kesal.

Tak hanya itu, Parta juga menyemprot Dirut Bulog, Bayu Krisnamurthi yang baru menjabat. Karena itu harus segera bergerak memperbaiki tata kelola pangan. “Jangan membuat justifikasi, karena hanya baru menjabat 3 bulan. Intinya, Bulog harus berani membeli gabah petani,” pintanya.

Parta minta Bulog jangan berkelit lagi bahwa Bulog tidak bisa membeli gabah petani dengan alasan mahal. Harusnya aturan mainnya yang harus diubah. “Jadi sepanjang Bulog tidak menyerap beras petani, maka situasi ketidakstabilan akan terus terjadi. Pasalnya, masalah beras ini hampir 80% diserahkan kepada swasta. Jadi kalau mau tertib dan stabil ya gak masuk akal,” imbuhnya.

Hal yang sama dikatakan Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam yang ikut menyoroti mahalnya harga beras. Dimana saat ini rakyat tengah mengeluh dengan mahalnya harga beras. Sayangnya lagi, meski harga beras mahal, namun tidak diikuti dengan kesejahteraan di tingkat petani.

Pasalnya, harga pokok penjualan (HPP) gabah yang dipatok tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah. “Rakyat kita menjerit, mereka bilang harga beras mahal di toko-toko, di pasar-pasar. Tapi gabah kami paling mahal Rp 5.000, apa gunanya Bulog pak? Malu kami ini di DPR,” tegasnya.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Yohanes Aria Bima Trihastoto itu, Mufti menyebut Direktur Utama PT Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, telah melakukan kebohongan karena menyampaikan harga gabah di kisaran Rp 7.000. “Sekarang kami tanya, harga gabah bisa benar-benar bapak beli minimal sesuai apa yang kita katakan,” kata dia.

Mufti menyatakan, rakyat kelas bawah sampai menengah mengeluh dengan tingginya harga beras. Harga beras saat ini telah menembus rekor tertinggi yang naik 35 persen dari harga yang ditetapkan.