ASKARA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan penambahan pupuk subsidi dari yang tadinya 4,7 juta menjadi 9,55 juta sudah mendapat persetujuan dari semua pihak, termasuk dari hasil rapat terbatas, Komisi IV DPR RI maupun Kementerian Keuangan.

Kendati demikian, petani masih perlu bersabar. Sebab, saat ini Surat Keputusan (SK) tersebut belum dikeluarkan.

"Kami tinggal menunggu SK-nya saja," ujar Mentan Amran usai rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (13/3).

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI mendukung langkah Kementerian Pertanian untuk mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton.

Selain itu, Komisi IV DPR RI juga meminta agar penyaluran pupuk mendapat pengawasan ketat. Hal tersebur diperlukan agar tidak terjadi tindak pidana maupun penyelewengan lainnya.

“Komisi IV DPR RI mendukung pengembalian alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dengan catatan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusiannya harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyelewengan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini.

Dukungan terhadap penambahan jumlah alokasi pupuk bersubsidi ini diberikan untuk menuntaskan masalah dan menjadi solusi cepat untuk peningkatan produksi padi di tahun 2024. 

Hal tersebut agar target produksi beras sejumlah 32 juta ton pada tahun 2024  dapat terealisasi.
 
Selain itu, penambahan jumlah alokasi pupuk juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian.

Di sisi lain, Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian untuk merancang program kerja dengan berdasarkan kebutuhan petani, peternak, dan pekebun sesuai dengan agroekosistem dan potensi komoditas andalan daerah.
 
“Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam merancang program dan kegiatan agar berdasarkan pada kebutuhan petani, peternak dan pekebun sesuai dengan agroekosistem dan potensi komoditas andalan daerah, di antaranya penyediaan pupuk yang mencukupi, benih/bibit bermutu dan berkualitas, infrastruktur pertanian, hingga alat dan mesin pertanian,” ujar Anggia.