ASKARA - PPP menyerukan secara terbuka kepada para penyelenggara pemilu khususnya KPU di semua tingkatan, untuk segera menghentikan operasi senyap ini dan dalam 1x24 jam mengembalikan input perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu 2024 ke angka sebenarnya.

"Jika tidak,  DPP PPP akan meminta hal ini sebagai bagian yang termasuk dibongkar di hak angket, pekan ini," kata Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy (Romi), dalam keterangannya dikutip Selasa (5/3).

Hal ini dikatakan Romi terkait lonjakan suara PSI yang cukup besar dalam perhitungan data Sirekap KPU beberapa hari terakhir. Menurutnya pola kenaikan suara PSI.

Beberapa lembaga survei, lanjut Romy, juga menilai bahwa kenaikan suara PSI tidak wajar, karena berdasarkan perhitungan, ada beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di mana suara PSI mencapai 50%. 

"Perlu diingat setiap tindakan memanipulasi hasil pemilu mengandung delik pidana pemilu. Dan melindungi setiap satu suara rakyat adalah sama dengan mengawal kelurusan demokrasi di Indonesia," ujar Romi dalam keterangan tertulisnya dikutip Selasa (5/3).

Romi menduga penggelembungan suara PSI ini terjadi begitu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). 

Menurut Romy, suara PSI yang dipimpin anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep mendapat 3% atau 2.291.882 suara saat pengumpulan data 540.231 TPS dari total 823.236 TPS (65,62%). Pada saat bersamaan, suara PPP hanya 3.037.760 atau 3,97%.

Kenaikan tersebut dinilai tidak wajar, karena PSI memperoleh 19.000 suara dari 110 TPS dalam waktu dua jam, berarti rata-rata 173 suara per TPS.

Romi menegaskan, bahwa jumlah suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75%. Adapun suara sah setiap TPS hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77% di 110 TPS.

"Penggelembungan suara PSI ini banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan," kata Mantan Ketua Umum PPP itu.

Setiap penggeseran suara tidak sah menjadi suara PSI, sambungnya, jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta pemilu.  

"PPP siap membawa hal ini sebagai materi hak angket," tegas Romi.

PPP akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya.

"Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil," kata Romi.

PPP, kata Romi, akan memproses pelaporan kecurangan ke Bawaslu sesuai mekanisme yang berlaku. 

"Tetapi secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan pemilu semacam ini dihentikan," tandasnya.

Sebelumnya dikutip dari akun Instagram @romahurmuziy, Minggu (3/3), Romi menegaskan jika tidak dikoreksi PPP akan meminta dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!

“Kalau ini tidak dikoreksi, DPP PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini! Saya mohon atensi @kpu_ri dan @bawasluri secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!” tulis Romahurmuziy.