ASKARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan pupuk untuk masa tanam Januari 2024 dalam kondisi aman. Presiden Jokowi bahkan telah menambah anggaran pupuk subsidi senilai Rp14 triliun.

Tak hanya soal ketersediaan, Presiden Jokowi juga menyampaikan, para petani kini tidak lagi wajib menggunakan kartu tani saat pengambilan pupuk subsidi. Mereka cukup menyiapkan e-KTP saat penebusan pupuk bersubsidi di kios-kios yang sudah mendata namanya.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endro Hermono merespon positif kepedulian dan keberpihakan presiden Jokowi dan Menteri Amran kepada para petani.

Dengan tambahan subsidi dan kemudahan akses penebusan pupuk bersubsidi, tentu akan mengurangi beban biaya dan mempermudah para petani ketika mereka sedang dalam proses tanam. Sehingga petani lebih berpotensi mendapatkan keuntungan dan sejahtera.

Bila semakin banyak petani yang sejahtera, maka hal tersebut akan menarik minat anak muda untuk masuk ke dunia pertanian atau regenerasi.

Dengan adanya regenerasi petani, produktifitas kerja petani akan meningkat dan akhirnya akan meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

"Sangat mendukung. Usaha pertanian harus jadi usaha yang menguntungkan agar generasi muda mau terjun di pertanian," kata Endro Hermono, Rabu (3/1).

Meski demikian, Endro menyampaikan akan tetap menunggu terlebih dahulu penjelasan secara terperinci dan mendetail bersama dengan Menteri Pertanian ketika rapat kerja dengan komisi IV DPR RI di pertengahan januari 2024.

Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, dan Kota Kediri) itu mengungkapkan bahwa komisi IV DPR RI selalu mendorong pemerintah supaya membuat program yang bisa meningkatkan produktivitas para petani. Hal ini diperlukan demi terciptanya kemandirian pangan. 

"Kalau dari kita, sudah wajib mendorong kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan hasil pangan petani Indonesia, sehingga Indonesia tidak tergantung dengan kebijakan negara lain," kata Endro.