ASKARA - Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono M.Sc., Ph.D., Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2014 lalu memang sudah dikenal melalui prestasi-prestasi hebatnya. Kinerjanya sebagai seorang pemimpin dianggap sukses dalam rangkaian pembangunan demi memajukan Indonesia. Pada acara Indonesia GPR Awards (IGA) 2023, Menteri Basuki berhasil mendapatkan penghargaan dalam kategori Pemimpin Terpopuler di Media Pemberitaan Online 2023. Perwakilan dari Kementerian PUPR menyampaikan pentingnya pemberitaan online sebagai instrumen melaporkan program dan capaian pembangunan infrastruktur yang dihasilkan oleh Kementerian PUPR. Sebagai pemimpin yang populer di masyarakat akan kinerjanya, Basuki Hadimuljono bisa dianggap sebagai seorang sosok yang dipercayai oleh masyarakat dan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Di tahun 2023 sendiri, Menteri Basuki berhasil mencapai berbagai prestasi dan kinerja yang memuaskan, meliputi pembangunan infrastruktur demi mendukung penyelenggaraan acara-acara internasional dan juga pembangunan Proyek Strategis Nasional. Kementerian PUPR juga saat ini masih melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar yang berlangsung di IKN yang memberikan dampak positif dengan masuknya investor untuk membantu pembangunan lebih efisien.

 

Profil Singkat Basuki Hadimuljono 

 

Terlepas dari capaian dan prestasi yang telah ia dapatkan, mari kita kenal lebih dalam terlebih dahulu alur kehidupan Menteri Basuki Hadimuljono yang membawanya hingga ke tahap ini. Menteri Basuki lahir pada tanggal 5 November 1954 dan merupakan anak ke-4 dari delapan bersaudara. Ia lahir di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sebagai langkah awal kehidupannya. Namun, ia bertumbuh kembang dengan kehidupan keluarganya yang sering berpindah-pindah. Kota Palembang, Papua, Surabaya, hingga Yogyakarta lah yang menjadi saksi perjalanan Menteri Basuki menempuh pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar hingga masa perkuliahan. Ia kemudian berkuliah di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Teknik Geologi. Pada tahun 1979, ia berhasil mendapatkan gelar sarjana dan meneruskan perjalanannya dengan berkarir di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai PNS. 

 

Setelah menempuh karirnya selama beberapa tahun, ia kemudian kembali memperoleh beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya hingga memperoleh gelar magister dan doktor di Colorado State University. Setelah kembali ke Indonesia, ia melanjutkan tugas nya di kementerian, kemudian mendapat gelar Inspektur Jenderal hingga tahun 2013, dan melanjutkan karirnya sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang di Kementerian Pekerjaan Umum. Pada tahun 2014, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ia diangkat menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat RI dalam Kabinet Kerja 2014-2019, dan dilanjutkan dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 hingga sekarang.

 

Peran Basuki Hadimuljono sebagai Pemimpin yang Menjunjung Tinggi Nilai Integritas pada Kementerian PUPR

 

Dilansir dari Pusat Edukasi Antikorupsi, integritas seorang pejabat publik bisa diartikan dari sikap jujurnya dan sikap sungguh-sungguh untuk melakukan hal yang benar serta adil dalam setiap situasi sehingga melatih keputusan dan tindakannya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam konteks etika, integritas dilihat sebagai kebenaran atas tindakan maupun perilaku seseorang. Nilai integritas inilah yang diharapkan menjadi landasan berperilaku para pejabat publik, bersamaan dengan menjunjung tinggi nilai akuntabilitas dan transparansi. Kepemimpinan yang beretika dan berintegritas krusial untuk menciptakan budaya etika yang positif dalam suatu organisasi atau lembaga. Adanya kualitas pemimpin yang beretika, seperti jujur dan berintegritas, akan meningkatkan hasil dan kinerja para anggotanya pula. Pemimpin yang beretika juga akan berpengaruh dalam meningkatkan moral dan menambah kepuasan kerja para anggotanya. Pada sektor publik khususnya, kepemimpinan yang beretika diperlukan untuk mengontrol praktik yang tidak beretika seperti korupsi maupun kinerja pemerintahan yang buruk pada negara-negara berkembang. Economic Co-operation and Development (OECD) merekomendasikan tiga pilar agar pejabat publik dapat membentuk strategi integritas publik yang menekankan penanaman budaya di segala sektor. 

 

Tiga pilar yang OECD rekomendasikan meliputi sistem yang andal, kultur atau budaya organisasi, dan juga akuntabilitas. Untuk menguatkan ketiga pilar ini, butuh dilakukan fungsi edukasi dan pencegahan yang merupakan fungsi keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Di sisi lain, Morais dan Moura (2018), menyampaikan dua hal untuk mengembangkan etisitas pada suatu organisasi, yaitu mengurangi  perulaku yang tidak etis dan membangun iklim etika yang baik. Kesamaan pandangan dalam suatu organisasi mengenai apa yang etis dan tidak merupakan suatu hal yang penting, seperti yang dipaparkan oleh Victor dan Cullen (1987) saat mendefinisikan iklim etika suatu organisasi sebagai "persepsi bersama mengenai perilaku yang benar secara etis dan bagaimana isu-isu etika harus ditangani".

 

Selama kepemimpinan Menteri Basuki, dilakukan banyak upaya untuk mewujudkan nilai integritas pada pemerintahan, penciptaan iklim etika yang baik, serta penguatan tiga pilar integritas yang telah disebutkan. Dalam konteks Kementerian PUPR, integritas dibutuhkan untuk menjamin kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan nasional. Dengan begitu, pembangunan yang dilakukan dapat dilakukan dengan optimal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mengedepankan perilaku etis dan integritas, seorang pemimpin dapat menciptakan sistem yang terhindar dari korupsi maupun penyalahgunaan dana publik (Andini, 2022). Hal ini sejalan dengan pemikiran Menteri Basuki yang mengatakan bahwa keberhasilan program pembangunan infrastruktur sangatlah ditentukan oleh integritas para pejabatnya, terutama yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR. Ia menyatakan bahwa besarnya anggaran yang diamanahkan berasal dari uang negara, begitu pula uang rakyat hanya digunakan sebagai belanja pemerintah sebagai Kementerian PUPR. 

 

Pernyataan ini ia sampaikan pada sosialisasi anti korupsi melalui Internalisasi Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Budaya Integritas di lingkungan Kementerian PUPR berkolaborasi dengan KPK RI. Pada sosialisasi internal ini, ia memohon kepada para istri untuk mendampingi para suami Inspektorat Jenderal agar tidak melakukan tindakan tercela. Pada kegiatan ini pula, ia memberi penanaman nilai-nilai kejujuran dan wawasan budaya integritas untuk diterapkan pada keluarga masing-masing. Kegiatan sosialisasi ini telah ia lakukan secara rutin semenjak tahun 2019 hingga tahun 2023 lalu melalui berbagai kota demi membentengi perilaku korupsi. Banyak pula dilakukan kegiatan sosialisasi, penanaman budaya, serta edukasi lainnya yang dilaksanakan oleh Menteri Basuki untuk terus menguatkan tiga pilar integritas dan mengurangi perilaku tidak etis pada Kementerian PUPR.

 

Tidak sampai disitu, dilaksanakannya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal  Kementerian PUPR sampai sekarang masih terus dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi, good governance, dan mencegah korupsi. Zona Integritas ini merupakan upaya untuk membangun iklim etika yang baik dengan menyediakan unit kerja yang bisa dianggap sebagai contoh dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Andini (2022) menyatakan mengenai adanya contoh dari pemimpin yang etis akan diikuti oleh anggota atau karyawannya untuk mengerjakan tugas dengan profesional dan jujur. Maka dari itu, adanya unit yang bisa diikuti sebagai contoh, dipercaya dapat menularkan kompetensinya kepada unit lain dan mempercepat proses Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2023 sendiri, Zona Integritas sudah berjumlah 181 unit kerja yang menandatangani pencanangan ini. Dengan begitu, pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan pada Kementerian PUPR dapat dijalankan dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta memonitoring kinerja di setiap wilayah secara tepat waktu atau real time. Zona integritas ini dapat terwujud akibat pesan langsung Menteri Basuki yang menyatakan bahwa infrastruktur fisik bukanlah warisan terbaik yang bisa diberikan, melainkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas lah yang dibutuhkan. Berkurangnya korupsi di Indonesia akan mengarahkan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas secara efisien dan prima serta pelayanan publik yang gesit sebagai kunci terealisasikannya reformasi birokrasi. 

 

Dampak Keberlanjutan: Kepercayaan Publik pada Kementerian PUPR

 

Kementerian yang berintegritas, mengarahkan kepada pelayanan publik yang berkualitas, merupakan akar tercapainya public trust. Kepercayaan publik merupakan aspek krusial berjalannya pemerintahan di suatu negara. Untuk mencapai good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, kepercayaan publik juga harus dioptimalkan dan sifatnya akan timbal balik satu sama lain. Nantinya, kepercayaan publik yang meningkat ini akan menghasilkan umpan balik bagi birokrasi untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti yang dikatakan oleh Rhodes (1997) mengenai kepercayaan publik, “game-like interactions, rooted in trust and regulated by rules of the game, negotiated and agreed upon by network participants”. Penelitian oleh Sakinah & Anisah (2020) juga menunjukan adanya hubungan antara perilaku etis seorang pejabat publik dengan citra yang baik di mata publik. Topik ini disinggung oleh Menteri Basuki Hadimuljono pada Upacara Hari Bakti PU ke-78 tanggal 3 Desember  2023 lalu. Pidato yang disampaikan menekankan apresiasi kepada seluruh Kementerian  PUPR dan berpesan untuk terus menjaga kepercayaan pemerintah serta kepercayaan publik dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Ia berpesan untuk menggunakan dan mengelola anggaran yang telah diberikan secara disiplin, teliti, secara transparan dan mengedepankan akuntabilitas. 

 

Pembangunan yang signifikan telah dilakukan selama masa kepemimpinan Menteri Basuki sehingga tumbuh apresiasi dan rasa percaya dari berbagai kalangan kepada kinerja Kementerian PUPR. Hal ini tidak akan mungkin tercapai tanpa kepemimpinan yang berintegritas dan lingkungan kementerian yang mengedepankan etika. Seperti apresiasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani atas transparansi anggaran dan pembangunan kepada masyarakat dan hasilnya bisa secara langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk dukungan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adanya pembangunan dan peningkatan nilai valuasi barang milik negara yang terbukti secara nyata dapat meningkatkan kepercayaan bahwa uang yang dibayar melalui pajak dapat kembali dirasakan kebermanfaatannya oleh rakyat. Kementerian PUPR menjadi contoh pada lembaga maupun kementerian lain untuk mempertahankan kinerja yang baik dan terus membangun trust dari publik kepada pemerintah yang mengelola keuangan negara. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Sri Mulyani juga, bahwa rasa percaya dari masyarakat merupakan modal sosial yang sangat diperlukan untuk Indonesia terus melanjutkan perkembangannya menjadi Indonesia maju.