ASKARA - Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid mempersoalkan kenapa KPU dan Bawaslu tidak punya gagasan untuk membuat pakta integritas bagi capres-cawapres dalam mencegah dan menanggulangi ancaman radikalisme, intoleransi, dan terorisme di Indonesia.

Menurut Habib Syakur, mestinya KPU dan Bawaslu membuat pakta integritas untuk menguji seberapa besar komitmen para capres-cawapres dalam menjaga negara Indonesia dari bahaya kejahatan trans-nasional radikalisme terorisme. Dalam hal ini, KPU dan Bawaslu mestinya menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Densus 88. karena bagaimana pun pesta Demokrasi ini terkait dengan masa depan NKRI dan Pancasila.

"Saya agak heran juga ini. KPU dan Bawaslu seperti cuek dengan kebutuhan bangsa pada figur pemimpin yang Pancasilais. Misalnya di acara Gakkumdu yang diadakan Bawaslu, tidak punya gagasan membuat pakta integritas capres-cawapres mencegah dan menangani radikalisme intoleransi dan terorisme. Padahal itu penting," tandas Habib Syakur kepada awak media via WA, Rabu (28/11/2023).

Bagi Habib Syakur, pakta integritas ini penting, untuk mengikat capres cawapres supaya benar-benar komitmen memberantas radikalisme, intoleran dan terorisme.

"Itu tak bisa dipisahkan. Bawaslu dan KPU harus membuat pakta integritas untuk memastikan komitmen capres-cawapres dalam melawan radikalisme terorisme. Harusnya, gitu loh," kata Habib Syakur.

Ulama asal Malang ini menilai penting bagi masyarakat untuk mendapat suguhan sosok calon pemimpin yang punya komitmen kuat pada tegaknya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Apa jadinya pemilu, lanjut Habib Syakur, apabila kemudian melahirkan pemimpin yang tidak punya komitmen dalam menjaga NKRI dari ancaman terorisme dan kejahatan trans-nasional.

"Pakta integritas capres-cawapres ini kok ditinggalkan sih? Kan Rakyat harus disuguhkan sosok calon pemimpin yang benar-benar komitmen dalam pemberantas terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Sayang sekali enggak ada. Karena gak punya kepekaan terhadap ancaman trans-nasional itu tadi," ucap Habib Syakur.

"Terlalu rendah kualitas pemilu ini kalau tak disertai pakta integritas anti-radikalisme, intoleransi, dan radikalisme. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena kejahatan trans nasional Radikalisme Intoleran dan Terorisme harus menjadi perhatian serius. Itu saja deh," lanjut Habib Syakur.

Ia pun menyebut pemerintah sudah membuat infrastruktur penyelenggara pemilu, tapi jadi sangat aneh ketika lembaga-lembaga penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu tidak mengandeng Densus 88 dan BNPT. Bahkan tidak membuat pakta integritas capres cawapres.

"Ini tanda tanya besar saya. Jangan sampai capres cawapres terpilih nanti tak punya sikap tegas melawan radikalisme intoleransi dan terorisme. Padahal kan ini ancaman nyata bagi bangsa Indonesia kedepan. Ini nyata sekali loh," tuntas Habib Syakur.