ASKARA -;Partai Golkar mengadakan pertemuan di Bali untuk menyikapi perkembangan politik internal terbaru mereka. 

Hasilnya, 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi se-Indonesia menyatakan menolak digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) serta mengubah mandat Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang akan mereka usung.

"Semua DPD Provinsi se Indonesia menegaskan tidak ada Munaslub dan ini adalah penegasan pihak yang berkompeten karena berdasarkan AD/ART hanya DPD Provinsi yang berhak mengusulkan Munaslub. Dengan penegasan ini wacana Munaslub tutup buku," kata Ketua DPD I Golkar Jawa Timur Muhammad Sarmuji kepada Askara.co, Senin (31/7).

Selain keputusan itu, dalam pertemuan di Bali tersebut juga muncul wacana agar partai berlambang pohon beringin itu berkoalisi dengan Calon Presiden yang sesuai dengan arah dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentang ke arah mana koalisi, (itu) diserahkan penuh kepada Ketua Umum. Tetapi suara mayoritas menginginkan Golkar searah dengan Presiden Jokowi," kata Sarmuji.

Karena itu, lanjut anggota Fraksi Golkar di DPR RI ini, para elite Golkar harus membaca isyarat dan arah Presiden Jokowi di Pilpres 2024 nanti.

"Tantangannya adalah bagaimana bisa membaca dengan tepat kira-kira ke mana isyarah Pak Jokowi terhadap capres yang ada," kata Sarmuji.

Dalam kesempatan itu, Sarmuji mengakui ada sejumlah perwakilan DPD I Golkar yang menginginkan agar Golkar mendukung Prabowo Subianto sebagai Calon presiden 2024 nanti. Namun, pada prinsipnya, mereka masih menunggu arah dan isyarat dari Presiden Jokowi.

"Memang ada yg mengusulkan supaya ke Pak Prabowo tetapi dengan prinsip tetap searah dengan Pak Jokowi," tegas Sarmuji. (Alfi)