"Mungkin, ya nanti." Demikian ucap Presiden Jokowi saat menanggapi awak media terkait desas-desus reshuffle kabinet yang kembali berembus di penghujung 2022 ini.

Sejumlah pihak menilai reshuffle ini beraroma politik, banyak pula yang melihatnya sebagai evaluasi kinerja yang memang diperlukan. Yang paling santer muncul dari kawasan Ragunan, yakni Kementerian Pertanian (Kementan).

Terlebih, pendukung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah bereaksi. Melalui keterangan-keterangan pers yang beredar, mereka berpendapat Sang Menteri tidak layak diganti karena berprestasi.

Namun, Ketua Gen-Kami (Komunitas AKtifis Milenial Indonesia) Ilham Latupono menilai, sisi kinerja alias profesionalisme Mentan juga tidak bisa dinegasikan. "Boleh jadi ini titik temu dua dimensi, politik dan kinerja profesional," ucapnya, Rabu, 28 Desember 2022.

Dalam kabinet, SYL adalah menteri rekomendasi dari Partai Nasdem -- partai pendukung pemerintah yang belakangan bermanuver mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Sementara itu, kata Ilham, banyak pihak menganggap Anies adalah simbol politik identitas yang nyaris menjerumuskan bangsa ini ke jurang disintegrasi, sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 dan merembet ke Pilpres 2019.

"Sementara pada sisi kinerja, Indonesia baru saja mengimpor beras secara besar-besaran, yang menandakan gagalnya swasembada pangan. Keduanya, antara politik dan kinerja, terlihat saling terkait ya?" ujar Ilham.

Menurutnya, sebagai pembantu Presiden, tentu Jokowi ingin para menteri tetap fokus merealisasikan program-programnya, apalagi sudah di penghujung masa kepemimpinannya. "Dan, memasuki tahun politik, mungkin SYL dirasa mulai tidak fokus, sibuk penguatan partainya menjelang 2024."

Alhasil, kata Ilham, kinerja SYL sebagai Mentan dinilai merosot. "Tata kelola kementeriannya juga dipertanyakan, dan swasembada yang ditargetkan Jokowi pun sirna," jelasnya.

Faktanya, sambung Ilham, Indonesia kembali mengimpor beras lantaran gudang Bulog, sebagai tolok ukur Cadangan Beras Pemerintah (CBP), nyaris kosong. "Meski produksi berasnya besar, tapi distribusinya bias akibat dominasi komersil yang membonceng kebijakan-kebijakan pemerintah," katanya.

Bagi aktifis milenial ini, reshuffle kabinet sangat pantas untuk dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi. "Lagi pula (reshuffle) itu hak prerogatif Presiden," tutup Ilham.