Oleh Kanjeng Senopati *)

Amandemen Inkonstitusional terhadap UUD 1945 telah merubah total jati diri dan kultur bangsa Indonesia dari negara berfalsafah Pancasila (pure of culture) menjadi negara super Liberalis, Hedonis dan Kapitalis di segala bidang.

Dampaknya Indonesia tidak lagi menjadi sebuah bangsa 'nation state' yang berkultur berbudaya luhur dan berakhlak religius tetapi bergeser menjadi 'citizen state' yang justeru condong kepada liberalis, sekularis dan sosialis.

Kaum radikal Proletar kiri  memamfaatkan predator oligator untuk memberangus komponen umat Islam dengan berhasil mengintimidasi dan memutilasi umat Islam kemudian telah berhasil pula mengkebiri komponen militer yaitu TNI. Dan akhirnya TNI hari ini nyaris menjadi mandul tidak bisa berbuat apa-apa.

Mereka kaum Proletar yang notabene para penjunjung hedonisme, sekulerisme, liberalisme, kapitalisme dan komunisme yang telah berhasil menyusup kedalam barisan reformasi sekarang mereka berhasil sebagai penguasa, pengelola dan pengendali negara ini. Tetap akan terus memutilasi dua komponen utama bangsa ini Umat Islam dan TNI.

Ini adalah keberhasilan kerja kaum proletar kiri dengan slogan "kerja..kerja.. dan kerja.." dari kaum radikal proletar kiri dan Komunis yang bersemayam didalam kelompok Liberal. Mereka yang notabene anti Pancasila dan anti monarki atau anti sistem Daulah Kerajaan karena menurutnya munculnya kerajaan² dinusantara tidak lepas dari kekuatan dan peranan besar umat Islam.

Sasaran mereka adalah melemahkan, membendung dan mengkebiri peranan TIGA komponen utama strategis bangsa yaitu :
1. Kerajaan Keraton Nusantara.
2. Umat Islam Indonesia.
3. Tentara Nasional Indonesia dan Polri

Fungsi dan peranan Kerajaan Keraton Nusantara adalah sangat inti dan strategis dalam menjaga keutuhan wilayah Nusantara dan kedaulatan NKRI.

Peranan Kerajaan Keraton Nusantara itu integral sebanding lurus dengan komponen Umat Islam. Yaitu sebagai komponen strategis kekuatan Sishankamrata yang memiliki Integritas penuh dan bersifat komprehensif, bukan hanya sebagai simbol pajangan budaya belaka.

Kerajaan Keraton Nusantara Peranannya bukan hanya sebagai pemangku adat tapi harus kembali memiliki Sovereignty dan Integritas agar bersifat Komprehensif yaitu peka dan bisa menangkap situasi kondisi alam negeri dan dinamika geopolitik secara global.

Peranan Kerajaan Keraton Nusantara dalam kondisi geopolitik negara carut marut seperti ini yang harusnya diharapkan rakyat tampil dan bukan sebagai oposisi politik kepada pemerintah.

Tapi Kerajaan Nusantara hakekatnya adalah sebagai pengayom pemerintah itu sendiri dan pengayom masyarakatnya.

Intinya eksistensi keberadaan Kerajaan Keraton Nusantara sebagai ' 'check' dan 'balance' terhadap pemerintah.

Sehingga Kerajaan Keraton Nusantara mampu berperan sebagai pengontrol pemerintah dan memiliki penjaga sovereignty keutuhan Wilayah NKRI.

Kerajaan Kraton Nusantara juga harus kembali sebagai penguasa dan penjaga teritorial aset tanah Ulayat (tanah adat) atau tanah swapraja (tanah kerajaan) sekaligus penjaga wilayah SDA (Sumber Daya Alam) sangat penting diwilayahnya masing-masing yang berupa bumi, tanah, air dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya, agar tidak jatuh ke tangan asing.

Fungsi Kerajaan Keraton Nusantara begitu strategis bagi negara bukan hanya berperan sebatas sebagai pemangku adat, pelestari adat dan simbol budaya semata, tapi berperan sebagai Wahyu Wilayah (dalam konteks kerajaan sebagai penjaga aset dan teritorial).

Tapi kerajaan harus dapat tunjukkan Integritas kedaulatan kembali agar kerajaan bisa sebagai pengayom, penguasa dan penjaga teritorial wilayah tanah adatnya masing-masing. Agar aset dan SDA itu tidak jatuh dan dikuasai oleh asing dan kroni²nya.

Peranan kerajaan keraton nusantara akan mengalami degradasi kemerosotan kemunduran pamor yang awalnya sebagai simbol kekuatan kultur bangsa yang memiliki Integritas penuh mulai sengaja di lunturkan, dilemahkan dan _di remove_ fungsi dan peranan  yang memiliki royal sovereignty otonomi dan kedaulatan sendiri.

Padahal dulu kerajaan Nusantara lah yang merestui, membiayai dan mendirikan negara republik Indonesia ini, yang aslinya "negara baru" yang bernama Republik Indonesia ini miskin tidak memiliki aset apa-apa.

Tapi semakin hari para penguasa saat ini telah menghianati maklumat atau mandat dari para raja dan sultan dengan berusaha menjatuhkan pamor dan peranan Raja dan Sultan di kerajaan keraton nusantara dan berhasil. Demi tujuan merampas aset-aset, SDA dan peninggalan harta-harta kerajaan nusantara.

Masyarakat Indonesia aslinya adalah 'berkultur 'monarki kerajaan' sengaja agar menjadi antipati dan 'alergi' dengan yang berbau-bau Kerajaan diarahkan kepada masyarakat yang berkulture hedonisme dan sekulerisme.

Ada upaya sedini mungkin untuk mendegradasi (menurunkan, menjatuhkan) pamor kerajaan nusantara dalam bentuk dagelan, dongeng dan khayalan di siang bolong.

Dan sanga naif bila ada sebagian tokoh Islam dan tokoh Ulama yang menginginkan Izzah Islam wal Muslimin di Nusantara tapi alerghi dan menjauhi Kerajaan Kraton Nusantara.

Padahal hakekatnya Kerajaan Nusantara sebagai wadah, pemangku dan pelindung untuk syi'ar Islam itu sendiri di Nusantara.

Pesan penulis Kepada Yang Mulia para raja dan sultan seluruh Kerajaan Nusantara sudah waktunya hari ini untuk bangkit dan bersatu bersama rakyat untuk membela rakyat, melindungi rakyat demi menjaga kedaulatan Nusantara, karena pemerintahan RI saat ini sudah tidak bisa memberikan apa-apa lagi dan tidak bisa lagi diharapkan oleh rakyat.

Kerajaan harus tampil dan turun gunung karena kerajaan adalah pengayom dan pamomong bagi rakyat. Sebab hanya kepada kerajaan lah hak² rakyat, darah dan harta rakyat akan lebih terjaga dan dilindungi,

Hanya ada DUA pilihan bagi Kerajaan dan kesultanan seluruh Nusantara ditengah-tengah ancaman Hedonisme dan Komunisme Cina yang akan mencengkram Nusantara yaitu mau bersatu untuk bangkit bersama atau punah bersama..!

*) Penulis adalah: Pengamat Spiritual Geopolitik Geostategi Indonesia & Pemerhati Sejarah Budaya Peradaban Kerajaan Nusantara