ASKARA - Proses Replanting atau peremajaan kelapa sawit yang sempat dimulai dua tahun lalu, akhir-akhir ini ternyata tak jelas kemana arahnya. Bahkan anggota DPRD Keerom, khususnya dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Kabupaten Keerom, Papua menduga proses replanting tersebut saat ini telah mandek atau terhenti tanpa alasan yang jelas.

Hal ini dikemukakan Fraksi Partai Golkar (FPG) Keerom yang disampaikan kepada media saat jumpa pers, yang dilaksanakan FPG di Ruang Kerja Wakil Ketua (Waket) I DPRD Kabupaten Keerom, Senin (10/10).

Dalam kegiatan ini, FPG terdiri dari tiga anggota, yakni Yahya Sauri (Ketua Fraksi Partai Golkar), Dominika Tafor (Sekretaris Fraksi) dan Kanesius Kango SSos (anggota fraksis/Waket I DPRD Keerom). 

Dari kiri, Waket I DPRD Keerom Kanesius Kango, Sekretaris FG Dominika Tafor (tengah), Ketua Fraksi PG Yahya Sauri (kanan). (Foto: Arief N)

"Berdasarkan hasil rapat terbatas Fraksi, kami melihat ada keluhan masyarakat soal replanting kelapa sawit yang terhenti. Waktu itu, sekitar dua tahun lalu sempat jalan, namun kini kelanjutannya tak jelas, sehingga kami menyampaikan tak ada alasan untuk hal ini berhenti, kami meminta replanting ini segera dilaksanakan kembali. Fraksi Golkar Keerom mendukung hal ini," ujar Kanesius Kango dalam  jumpa pers.

Padahal diketahui kucuran dana replanting dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) kepada pihak pengelola, yaitu koperasi petani sawit bernama Koperasi Ngkawa yang bermitra dengan rekanan pihak ketiga PT SIP untuk menangani replanting di Keerom telah cair, bahkan diperkirakan mencapai belasan milliar rupiah.

"Setahu kami dana replanting dari pusat, yaitu BPDPKS telah cair miliaran rupiah, bahkan mungkin belasan miliar, persisnya kami tak tahu, karena dana tersebut sesuai ketentuan langsung ke rekening kelompok atau koperasi petani sawit tersebut. Sayangnya kondisi saat ini kami lihat tak bagus, maka kami minta pihak terkait untuk bertanggungjawab atas program ini untuk meneruskannya sampai program ini jalan," jelasnya.

Fraksi Golkar DPRD Keerom saat gelar jumpa pers, Senin (10/10/2022). (Foto: Arief Nugroho)

Atas kondisi ini, kata dia, maka FPG akan menggelar rapat dan akan memanggil pihak terkait melalui mekanisme yang ada untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi, sehingga tak ada saling tuding dan saling menyalahkan di tingkat bawah.

''Kita akan rapat memanggil pihak terkait untuk lihat apa yang terjadi dan bagaimana kelanjutannya. Kalau kita lihat ada pembiaran dari pihak terkait, maka kami akan menempuh jalan sesuai tatib (tata tertib) yang ada, yaitu dengan meminta DPRD Keerom untuk membentuk Panja atau Pansus untuk menelusuri penyebab replanting ini kenapa tak berjalan lagi," lanjutnya.

Mereka juga menduga ada pihak yang seharusnya bertanggungjawab terhadap mandeknya replanting tersebut, padahal dana miliaran rupiah dari BPDPKS pusat sudah cair. 

"Pertama, kami Partai Golkar dukung penuh replanting jalan, kalau ada yang bermain, maka dia harus bertanggungjawab. Ini harus dibuka ke publik, supaya rakyat tahu. Kedua, untuk petani sawit jika ada yang menanyakan hal ini bisa langsung menanyakan kepada koperasi dan rekanan PT SIP yang bertugas melaksanakan replanting di Keerom," tambahnya. (Arief Nugroho)