ASKARA - Reaksi beberapa Komando Distrik Militer (Kodim) atas pernyataan Anggota DPR RI, Effendi Simbolon dalam rapat Komisi I DPR dengan Panglima TNI adalah reaksi di luar kelaziman.

Di saat TNI masih bernama ABRI di era Soeharto pun, tak pernah ada reaksi seperti ini yang dilakukan oleh komando teritorial, bahkan setingkat KODIM, demikian menurut Hasanuddin Koordinator Siaga 98 dalam keterangan persnya, Rabu (14/9).

"Reaksi ini terlihat spontan, namun justru berbahaya, sebab di luar tradisi TNI yang teguh pada garis Komando," tegas Hasanuddin.

Tidak dikenal istilah reaksi spontan, dan kebebasan dalam menyampaikan respon, sambungnya. 

"Dalam hal TNI merasa berkeberatan terhadap pernyataan Effendi Simbolon, maka dalam garis komando semestinya menjadi kewenangan KSAD untuk menjawab dan atau meminta penjelasan," tegas Hasan.

Lebih lanjut dia menyebutkan, itupun tentu dengan prosedur tertentu. 

"Kami berharap, terhadap peristiwa ini, Anggota DPR RI, Effendi Simbolon dan KSAD dapat segera bertemu meluruskan reaksi ini dan menyelesaikan masalah ini dengan cepat," harap Hasan.

Sebab, apa jadinya jika Komando Teritorial dapat menyampaikan reaksinya secara langsung dan berdiri sendiri-sendiri di luar garis komando.

"DPR adalah wakil rakyat, lembaga terhormat, begitu pula TNI adalah bagian negara dan rakyat. Sama-sama Rakyat jangan ada pertentangan dan dipertentangkan," ujar Hasan lagi.

Karena itu Hasan menyebutkan dalam akhir keterangan persnya, "Tak ada prajurit yang bersalah, selain komando tertinggi melepaskan beban tanggung tanggungjawab."