ASKARA - Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) mengakui sistem keamanan teknologi dan informasi di Indonesia belum cukup kuat. Hal tersebut yang membuat Hacker Bjorka bisa membobol sistem keamanan siber di Indonesia.

Kata Kepala BSNN Hinsa Siburian, hal tersebut sejalan dengan masyarakat Indonesia yang baru mulai memanfaatkan teknologi secara masif pada saat pandemi Covid-19.

"Kita tidak boleh langsung beranggapan kami (sistem keamanan Siber) ini kuat. karena kita tahu banyak kerentanan. Pemerintah tentu juga menyadari. Kita semua pun seluruh bangsa Indonesia itu menyadari, kita baru masuk, kira - kira setelah covid ini semakin masif ya, itu era digital. Itu merubah paradigma sebenarnya," ucap Hinsa di Kantor BSSN, Sawangan, Depok kepada wartawan, Selasa (13/9).

Hinsa mengatakan pihaknya tengah melakukan percepatan dalam keamanan siber. Meskipun, dalam setiap perkembangan teknologi selalu ada hal yang baru sehingga menjadi celah bagi seseorang melakukan tindak pidana teknologi.

"BSSN mengejar terutama soal keamanan ya. Jadi memang kita berharap, perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu paralel, dan sejajar dengan ancaman yang akan timbul," imbuh kepana BSSN.

BBSN juga kerap melakukan evaluasi dengan melakukan monitoring kepada lembaga siber pemerintahan jika terdapat kekurangan dalam sistemnya.

Soal tim khusus bentukan Presiden Joko Widodo kemarin, dia menyampaikan lembaga tersebut akan memilik tugas yang tidak jauh dari Indonesia tim Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center (Id-SIRTII/CC) besutan BSSN dan Kemenkominfo.

“Tadi sudah saya sampaikan ini tidak jauh dari tugas SIRTII jadi cegah (dan) proteksi dan ini tugasnya nanti pencegahan bagaimana kalau ada krisis tim ini sudah siap, tidak ada negara manapun yang declare kalau di bidang siber mereka aman 100 persen.” kata Hinsa.

Sebelumnya Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 September 2022. Dia menginstruksikan Menteri terkait untuk segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik oleh hacker Bjorka.

Tim tersebut akan terdiri dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Kominfo, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Perlu ada emergency response team terkait untuk menjaga data, tata kelola data, yang baik di Indonesia dan untuk menjaga kepercayaan publik," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate. (Merdeka)