ASKARA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mewajibkan kendaraan melakukan uji emisi sebagai syarat memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Untuk merealisasikan aturan tersebut, Pemprov DKI Jakarta sedang berkoordinasi dengan Samsat Polda Metro dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI.

"Untuk perpanjangan STNK, ke depannya, khususnya untuk kendaraan bermotor roda empat semuanya harus sudah lulus uji emisi, baru bisa perpanjangan STNK," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto, di Jakarta Utara, Selasa (5/7).

Asep berharap kebijakan ini dapat berlaku mulai akhir tahun ini atau awal tahun 2023. Saat ini, kata Asep, data kendaraan uji emisi sudah terkoneksi dengan data Samsat. 

Dengan demikian, nantinya kendaraan yang belum melakukan uji emisi akan terdeteksi.

"Karena data kami, data kendaraan yang sudah uji emisi itu sudah terkoneksi dengan data Samsat. Jadi kita harapkan memang bisa sesegera mungkin," katanya.

Asep berharap uji emisi kendaraan ini tak hanya diberlakukan di Jakarta, tapi juga di kota-kota penyangga. Pasalnya, uji emisi merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi masalah polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

"Makanya kita berkoordinasi agar ini kota di sekitar jakarta Juga bisa melakukan hal yang sama, paling tidak melakukan uji emisinya juga dilakukan. Makanya kami juga mendorong kota-kota di sekitar Jakarta, khususnya yang masuk wilayah kerjanya Polda Metro Jaya untuk juga melakukan uji emisi," jelasnya.

Asep mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga merencanakan membuat perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai kota penyangga mengenai masalah polusi udara.

Salah satu isi perjanjian itu yakni mengenai kolaborasi penyediaan sarana prasarana untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk soal uji emisi.

"Salah satunya kita berkolaborasi dalam penyediaan sarana prasarana untuk iklim ini. Salah satunya kita kerja sama untuk uji emisi," jelas Asep.

Ke depan, diharapkan bengkel-bengkel besar di sekitar Jabodetabek bisa mengadakan uji emisi.