ASKARA - Anggota DPR dari Fraksi PIP, Masinton Pasaribu mengaku punya informasi terkait dugaan adanya pengumpulan dana (fund rising) untuk membiayai wacana penundaan pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).

Kata Masinton, hal itu menjadi salah satu bagian penting dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini. 

Lantaran itu pula, Masinton meminta agar penyidik Kejagung mendalami dugaan informasi tersebut.

"Ya, saya ada informasi yang menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fund rising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," ungkap mantan aktivis 1998 itu kepada awak media, Sabtu (23/4).

Namun demikian, Anggota Komisi IX DPR RI itu enggan merinci asal informasi tersebut didapatkannya. Dia mengeklaim tengah melakukan pendalaman dan pengecekan terkait hal tersebut.

Menurut Masinton, hal itu penting dilakukan agar skandal korupsi pemberian izin ekspor CPO itu diungkap hingga ke akar-akar. Termasuk, kepentingan tertentu yang menjadi motif skandal tersebut.

"Namanya informasi kan harus kita telaah, harus kita verifikasi. Tapi kan kita juga tidak boleh mengabaikan informasi tersebut," kata Masinton.

Kasus korupsi ekspor CPO yang kini ditangani Kejagung, kata Masinton, harus didukung untuk menelusuri informasi tersebut. 

"Termasuk, aktor di balik yang memainkan oligopoli kartel itu," ucapnya.

Masinton mengatakan, dugaan tersebut bisa dikaitkan dari deklarasi yang dibuat sejumlah petani plasma untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.

Informasi yang didapat Masinton, petan-petani tersebut dibina korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah. Masinton juga berkaca pada informasi investigatif Tempo terkait dengan perkara bahan pokok itu.

"Kelangkaan minyak goreng, kemudian harga-harga yang mahal. Ya, ini kan dimanfaatkan betul, satu situasi di internasional sedang tinggi. Kemudian pemenuhan kebutuhan dalam negerinya kenapa nggak dipenuhi, kan ada indikasinya ke situ," tuturnya.

Sebelumnya, dugaan tersebut sempat diungkap Masinton melalui akun Twitter miliknya. 

"Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi!! Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi," cuit Masinton, pada Kamis lalu (21/4).