ASKARA - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin mengungkapkan, gerakan penundaan Pemilu 2024 dan perpajangan masa jabatan presiden disampaikan oleh salah satu petinggi partai politik dalam koalisi Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Seminggu setelahnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan Pemilu 2024 ditunda.

Ujang lantas berpandangan bahwa isu penundaan Pemilu 2024 tidak mungkin muncul begitu saja tanpa ada yang mengaturnya.

"Dalam konteks (isu) penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, saya meyakini bahwa ini memang ada skenario dan ada desain, ada dirijennya, ada yang mengaturnya, ada yang mengontrolnya, ada yang memencet tombolnya," ungkap Ujang Komaruddin dalam webinar yang digelar Vox Point Indonesia, Sabtu (26/3).

Ujang kemudian mengutarakan pendapat bagaimana isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut bisa muncuk ke permukaan. Menurut pandangannya, desain itu muncul dan ada karena persoalan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

"Karena kelihatannya investor ingin ada kepastian dari Pak Jokowi ketika mereka menginvestasikan dananya ke IKN," kata Ujang.

Ujang mengatakan, para ketua organisasi mahasiswa dipanggil ke Istana untuk berdiskusi termasuk untuk mengamankan IKN," ujarnya.

Di sisi lain, kata Ujang, ketika Jokowi dan pemerintah tetap bergeming dan menggelar Pemilu 2024 maka skenarionya kembali ke awal, yakni Jokowi tiga periode. 

"Ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa, ketika pemerintah tetap gelar Pemilu 2024 maka skenarionya kembali ke awal, Jokowi 3 periode," jelasnya.

Namun, jika isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak ada yang menolak maka hal itu akan langsung dieksekusi.   

"Sebenarnya kalau kemarin penundaan dan perpanjangan (masa jabatan presiden) itu tidak ada yang menolak itu bisa dieksekusi, tetapi memang PDIP, Gerindra, Nasdem, di partai koalisi tidak sepakat. Tetapi, kalau desainnya Jokowi 3 periode itu mungkin-mungkin saja yang paling akan menolak hanya PDIP. Sedangkan Golkar tidak, Gerindra juga tidak," ungkapnya.

Menurut analisa Ujang, jika PDI Perjuangan dilobi dan kadernya dijadikan cawapres hal itu justru memungkinkan Jokowi 3 periode.

"Kemarin ketemu Puan dengan Menko luhut di Bali, tidak tahu apakah memang membicarakan masalah negara atau membicarakan masalah yang lain. Tim dari Menko Luhut sudah datang ke Megawati, pembicarannya apa dan lain sebagainya tidak tahu. Tapi saya meyakini PDIP masih komitmen, masih tidak mau untuk menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan presiden maupun Jokowi 3 periode," tandasnya.