ASKARA - Peringatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap percakapan di WhatsApp Group anggota TNI-Polri dinilai sudah tepat. 

Pasalnya, menurut Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) TNI-Polri harus netral dan tidak berpolitik.

"Peringatan Presiden itu sangat tepat. Sebagai aparat negara, TNI dan Polri harus netral, tidak berpolitik dan harus menjunjung tinggi UUD 1945 serta seluruh UU dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia," ujar Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada awak media, Rabu (2/3). 

"Sebagai aparat negara, TNI dan Polri juga harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Sehingga tidak boleh terpecah belah," sambungnya.

Poengky menilai kebebasan berekspresi di Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Kondisi tersebut, kata dia, rentan membuat masyarakat terpecah belah.

"Di masyarakat saja kita sering melihat adanya perbedaan pendapat yang berujung perpecahan. Jangan sampai aparat negara juga terpecah belah. Sebagai aparat negara, mereka harus taat menjalankan perintah. Bukan melakukan perlawanan atau pembangkangan," kata Poengky. 

Poengky berpandangan, peringatan Jokowi bukan membatasi kebebasan berekspresi. Pasalnya, harus ada batasan yang dijaga oleh anggota TNI-Polri.

"Harus disadari kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat bukanlah kebebasan yang tidak ada batasnya. Kebebasan tersebut berbatasan dengan kebebasan orang lain. Sedangkan untuk aparat negara khususnya TNI dan Polri, mereka harus taat pada perintah pimpinan. Jika melanggar, pasti ada hukumannya," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan keluarga besar TNI dan Polri agar menjaga sikap saat chat di grup WhatsApp.

"Makro-mikro harus kita urus juga, Tahu-tahu undang penceramah radikal. Nah hati-hati, juga hal kecil-kecil tapi harus mulai didisiplinkan, di WA grup. Saya lihat di WA grup, kalau di kalangan sendiri boleh, hati-hati. Kalau dibolehkan dan kalau diterus-teruskan hati-hati," Jokowi mengingatkan.