Sabtu, 27 April 2024 | 10:39
NEWS

Indonesia Kembali Terima 5 Juta Sinovac, Total 185 Juta Vaksin

Indonesia Kembali Terima 5 Juta Sinovac, Total 185 Juta Vaksin
Vaksin Covid-19 Sinovac (Dok BBC.com)

ASKARA - Sebanyak 5 juta dosis vaksin CoronaVac produksi Sinovac kembali tiba di Tanah Air, Jumat (13/8).

Vaksin yang tiba tersebut dalam bentuk jadi dalam kemasan vial @1 mililiter (2 dosis). Diharapkan, tambahan vaksin ini dapat membantu memenuhi kebutuhan stok vaksin Covid-19 di Indonesia.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito mengatakan, dengan kedatangan vaksin, total vaksin yang telah didatangkan ke Indonesia mencapai lebih dari 185 juta atau mendekati angka 200 juta dosis.

"Hal ini sekaligus menegaskan pemerintah berupaya keras memenuhi kebutuhan stok vaksin Covid-19 untuk digunakan dalam program vaksinasi nasional," ujar Penny. 

Dikatakan Penny, mulai Agustus 2021 program vaksinasi nasional telah diperluas dan dipercepat dengan target 2 juta dosis per hari. Hingga hari ini, lebih dari 50 juta orang di Indonesia telah mendapatkan vaksinasi.

“Itu artinya program vaksinasi kita sudah mencapai sekitar 25 persen dari target atau sasaran vaksinasi yang mencapai 208 juta penduduk Indonesia untuk bisa membangun herd immunity atau kekebalan kelompok,” katanya.

Penny juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi, khususnya kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan para relawan yang ikut mendukung percepatan vaksinasi di Indonesia. 

Dia juga mengajak seluruh elemen bangsa terus bangun optimisme bersama dengan terus mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19.

“Sehingga kita dapat segera mencapai herd immunity dan keluar dari pandemi Covid-19,” imbuh Penny.

Selain vaksinasi, Penny mengingatkan yang tidak boleh dilupakan adalah disiplin pada protokol kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan, terutama memakai masker dan mematuhi aturan pembatasan mobilitas yang ditetapkan pemerintah.

Komentar