Rabu, 08 Mei 2024 | 12:03
NEWS

Paguyuban Nusantara Papua Kecam Rencana Aksi Penolakan Penunjukan Dance Flassy Sebagai Plh

Paguyuban Nusantara Papua Kecam Rencana Aksi Penolakan Penunjukan Dance Flassy Sebagai Plh
Gubernur Papua Lukas Enembe (majalahwekonews.com)

ASKARA - Penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ditentang sejumlah pihak. 

Seruan provokasi dari oknum elite di Papua untuk menggelar unjuk rasa terkait penunjukan Dance pun muncul. Seruan itu mengajak menggelar unjuk rasa pada Senin, (28/6) besok. 

Paguyuban Nusantara Papua dalam keterangan persnya mengecam rencana unjuk rasa tersebut dan menilai, penunjukkan Dance sebagai Plh Gubernur Papua oleh Tito Karnavian tersebut merupakan jalan tengah agar roda pemerintahan di Provinsi Papua tetap berjalan sebagaimana mestinya. 

Pasalnya, Gubernur Papua Lukas Enembe sedang menjalani perawatan kesehatan di luar negeri. Sedangkan Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. 

"Hal ini menunjukkan bahwa oknum-oknum elite politik hanya memanfaatkan situasi untuk mengadu domba masyarakat Papua untuk kepentingan kelompoknya," tulis keterangan Paguyuban Nusantara, dalam keterangan persnya yang diterima Minggu (27/6). 

Paguyuban Nusantara Papua menuliskan, tidak ingin kejadian unjuk rasa yang berujung anarkis dan disertai aksi-aksi penjarahan, pembakaran serta perusakan hingga aksi sweeping pada Agustus tahun 2019 lalu di Kota Jayapura terulang kembali. 

Untuk itu, Paguyuban Nusantara Papua menyatakan sikapnya terkait rencana unjuk rasa itu. 

"Seruan provokasi dan aksi unras di tengah merebaknya varian baru Covid-19 jenis Delta dari India adalah keputusan bodoh dan tidak bertanggungjawab, karena dapat menjadi klaster baru Covid-19. Apalagi diperparah infrastruktur kesehatan di Papua, bahkan di Ibu Kota Jayapura yang masih sangat minim," tulisnya. 

Selanjutnya, Paguyuban Nusantara Papua meminta agar Polda Papua memanggil para provokator untuk dikenakan hukum positif, demi memberikan rasa keamanan kepada masyarakat Papua.

"Agar oknum-oknum politik di Papua, setop mengadu domba masyarakat dan segera keluarkan pernyataan untuk membatalkan Unras pada Senin, 28 Juni 2021," lanjutnya.

Jika unjuk rasa tersebut masih digelar, Paguyuban Nusantara Papua bersama seluruh masyarakat Papua akan bersikap siaga.

"Dan Siap mendukung masyarakat Tabi sebagai tuan rumah untuk turun ke jalan berhadapan langsung dengan pangacau NRKI," demikian penyataan Paguyuban Nusantara Papua. 

Komentar