ASKARA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, kebijakan lockdown atau penguncian wilayah merupakan pilihan terakhir yang akan ditempuh apabila tidak ada cara lain menekan lonjakan kasus Covid-19 di wilayahnya.

"Itu pilihan terakhir," ucap Sri Sultan usai rapat koordinasi menyikapi lonjakan kasus Covid-19 di DIY di Kepatihan, Yogyakarta, Senin (21/6).

Raja Keraton Yogyakarta itu menjelaskan, kebijakan pengendalian penularan Covid-19 yang ditempuh saat ini tetap berupa perpanjangan PPKM mikro melalui Instruksi Gubernur yang telah diteken pada 15 Juni 2021.

Sementara kebijakan lockdown, kata Sri Sultan, memiliki konsekuensi yang tidak mudah karena pemerintah harus mengganti biaya hidup seluruh warga selama kebijakan itu diterapkan, sehingga opsi tersebut tidak mungkin ditempuh saat ini.

"Enggak ada kalimat lockdown. Saya enggak kuat ngragati (membiayai, red) rakyat se-Yogyakarta," kata Sri Sultan.

Sri Sultan menjelaskan, dengan memberlakukan lockdown, artinya seluruh kegiatan masyarakat di luar rumah ditiadakan. Aktivitas ekonomi di luar rumah juga harus ditutup, kecuali apotek atau pusat perbelanjaan.

"Yang lain tutup. Pemerintah ganti duit masyarakat untuk makan. Lha, kalau kita kan enggak kuat," lanjutnya.

Terkait wacana lockdown yang sempat dilontarkannya pada Jumat (18/6) lalu, Sultan berdalih hal itu bertujuan untuk menggugah kesadaran warganya agar lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan serta mengurangi mobilitas di luar rumah.

"Dalam arti ingin membangun bagaimana masyarakat tumbuh kesadaran. Bagaimana dengan kenaikan pandemi ini mau toleransi sama orang lain," ucap dia.

Sultan memastikan kebijakan yang diterapkan di DIY tetap sejalan dengan pemerintah pusat, yakni menyeimbangkan aspek ekonomi dengan kesehatan.

Dia meyakini tidak ada warga DIY yang tak paham dengan pentingnya protokol kesehatan, khususnya kedisiplinan memakai masker serta menghindari kerumunan untuk mencegah penularan.

"Wong, sudah satu setengah tahun (pandemi), kok tidak tahu," pungkas Sultan. (ant/jpnn)