ASKARA - Program vaksinasi skema gotong royong sudah dimulai sejak Selasa (18/5). 

Pengadaan vaksinasi gotong royong diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021.

Pemerintah sendiri telah menetapkan harga tertingginya yaitu sebesar Rp 439.570 per dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali vaksin sebesar Rp 879.140. 

Menanggapi harga itu, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani manyampaikan apresiasi atas program vaksin gotong royong yang diharapkan dapat mengakselerasi herd immunity. Namun, menurutnya biaya vaksin yang beredar dilapangan cukup memberatkan pelaku UMKM.

"Hampir satu juta rupiah untuk dua kali suntikan, itu memberatkan pelaku UMKM," ujar Netty dalam keterangan tertulis, Kamis (20/5).

Dikatakannya, apabila tujuannya untuk membantu realisasi program vaksinasi nasional sehingga dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif, maka seharusnya ada mekanisme subsidi bagi para pelaku usaha khususnya di usaha kecil dan menengah dalam mengikuti skema vaksin gotong royong.

Pasalnya, UMKM memiliki peranan besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Bahkan di saat pandemi ini sebagian besar mereka masih bisa bertahan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 64,2 juta orang atau 99,9 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Dengan daya serap tenaga kerja mencapai 117 juta pekerja atau 97 persen dari total pekerja.

Sementara itu UMKM berkontribusi 61,1 persen bagi perekonomian nasional (PDB) dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.

"Jadi, sangat disayangkan jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin gotong royong. Jangan sampai vaksin gorong royong hanya dapat diakses oleh korporasi besar saja," kata Netty. 

Politisi PKS ini juga mengingatkan agar pemerintah mengawasi implementasi program vaksin gotong royong di lapangan guna memastikan biaya vaksin tidak dibebankan kepada para pekerja. 

"Vaksin gotong royong ini sesuatu yang sangat penting dihadirkan di tengah lambatnya realisasi vaksinasi harian. Pemerintah perlu mengawasi implementasi di lapangan agar tidak terjadi pembebanan biaya vaksin kepada para pekerja oleh perusahaan dengan segala triknya. Jangan sampai  hak-hak pekerja yang dihilangkan atau dikurangi demi mengganti biaya vaksin skema gotong royong," papar Netty. 

Netty juga meminta pemerintah lebih sigap dan transparan dalam penanganan program vaksinasi baik menyangkut proses pengadaan vaksin, distribusi dan pencapaian targetnya. (industry)