ASKARA - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki beberapa kebijakan, setelah banjir merendam sejumlah titik di Ibu Kota. 

Walhi menilai, kebijakan pembangunan di ibu kota tak ramah lingkungan.

"Melakukan koreksi mendasar dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan keselamatan warga, antara lain proyek reklamasi, pemberian izin-izin bangunan, dan lain-lain," kata Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi dalam keterangannya, Senin (22/2).

Menurutnya, banjir terjadi karena pemerintah membuat kebijakan pembangunan dan ekonomi yang terus menggerus alam. Jakarta dan sekitarnya dinilainya darurat ekologis.

Untuk itu, pemerintah diminta segera mengoreksi kebijakan-kebijakan seperti reklamasi. Juga meminta pemerintah daerah untuk memulihkan dampak lingkungan dan ekonomi akibat kebijakan-kebijakan tersebut.

"Melakukan upaya pemulihan, baik pemulihan lingkungan hidup yang sebelumnya telah dihancurkan oleh kebijakan pembangunan maupun pemulihan ekonomi dan sosial warga yang terdampak banjir," imbuhnya.

Pihaknya juga menyarankan pemerintah mengganti semua kerugian warga. Selain itu, Walhi menyatakan pemerintah wajib mencegah banjir terulang kembali.

"Memastikan jaminan ketidakberulangan peristiwa banjir serupa terjadi, dengan memastikan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi bencana yang sejalan dengan mandat UU Penanggulangan Bencana dan dengan melibatkan partisipasi warga," ujar Soleh.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebut, ratusan keluarga mengungsi akibat banjir. Meski diklaim bencana banjir ini terjadi di sebagian kecil di wilayah Ibu Kota.

"RT yang terdampak jumlahnya 200 RT, dari total 30.070 RT. Jadi ada 0,6 persen tempat yang terdampak. Ini data per 09.00 WIB pagi tadi. Kemudian, ada 26 lokasi pengungsian, dengan total 329 KK dari total 2,4 juta KK yang ada di Jakarta," ucap Anies kepada wartawan di Pintu Air Manggarai, Jakarta, Sabtu (20/2).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan kebutuhan bagi pengungsi. Termasuk adanya tempat isolasi mandiri bagi korban banjir yang positif atau terindikasi Covud-19.

"Saat ini, kita sudah menyiapkan dapur umum, tenda untuk mereka mengungsi sementara, dan tenda isolasi mandiri Covid-19 bagi mereka yang memiliki gejala atau terdeteksi dari tes antigen terpapar Covid-19. Obat-obatan dan prasarana juga kita siapkan. Jadi Pemprov DKI Jakarta sejak awal sudah bersiaga," jelasnya.