Sabtu, 11 Mei 2024 | 02:21
NEWS

Terbantahkan, Daendels Tidak Terapkan Kerja Paksa di Proyek Jalan Raya Pos

Terbantahkan, Daendels Tidak Terapkan Kerja Paksa di Proyek Jalan Raya Pos
Peta Jalan Raya Pos. (Dok. Tempo)

ASKARA - Dunia maya ramai memperbincangkan sejarah pembangunan Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan di era Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36 Herman Willem Daendels.

Narasi sejarah yang menyebut jalan itu dibangun lewat sistem kerja paksa dibantah. Rupanya Daendels disebut telah membayar upah pekerja untuk proses pembangunan jalan raya itu.

Keramaian soal Jalan Anyer-Panarukan bermula dari akun Twitter @mazzini_gsp. Akun tersebut membenarkan pertanyaan soal upah para pekerja jalan yang kerap disebut jalan tol pertama di Indonesia itu.

"Betul, bikin jalan Anyer-Panarukan itu yang kerja dibayar. Daendels kasih duit 30 ribu ringgit lebih untuk gaji dan konsumsi yang kerja juga mandor, udah dikasih ke Bupati, nah dari Bupati ke pekerja ini gak nyampe duitnya. Akhirnya kita taunya itu kerjaan gak dibayar (kerja paksa)," tulis @mazzini_gsp, Senin (8/2).

Cuitan itu telah di-retweet 21 ribu kali dan menjadi perdebatan. Ada yang baru tahu dengan narasi sejarah ini, namun ada pula yang meragukan kebenarannya.

Lantas, apakah Daendels memang sudah membayar upah pekerja Jalan Raya Pos?

Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam membenarkan pernyataan tersebut. Dia mengatakan soal proses pembangunan Jalan Raya Pos era Daendels sudah diteliti oleh sejarawan Djoko Marihandono.

"Ya benar itu. Daendels dikirim ke Jawa oleh pemerintah Prancis yang sedang menduduki Belanda. Apa yang dilakukan Daendels tentu dilaporkan dan tercatat dalam arsip Prancis. Itu yang diteliti Djoko Marihandono untuk disertasi doktornya," jelas Asvi. (industry) 

Komentar