ASKARA - Partai Demokrat heran dan mempertanyakan kenapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang enggan membalas surat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait isu kudeta di partai berlambang mercy itu.

Ketua BPOKK Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, isu kudeta tersebut bukan lagi masalah internal partai, karena diduga melibatkan pejabat pemerintahan Jokowi.

"Jika hanya melibatkan pihak internal, tentu jawaban Pak Pratikno tepat, tetapi ini melibatkan seseorang yang merupakan pejabat tinggi di lingkaran Presiden Jokowi," kata Herman, Jumat (5/2).

Lantaran itu, Herman meminta Mensesneg Pratikno memberikan penjelasan detail kenapa surat tersebut diabaikan.

"Ataukah pernyataan Pak Pratik (Pratikno, red) ini merupakan jawaban bahwa keterlibatan pejabat tinggi tersebut adalah urusan pribadi. Saya kira masih membutuhkan penjelasan dari Pak Mensesneg," ujar Herman.

Sebelumnyam, AHY menyebut, berdasarkan kesaksian sejumlah pihak, ada upaya dari pejabat di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak merebut Partai Demokrat. 

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah kepada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam eksistensi dan kedaulatan Partai Demokrat," kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2). 

Dia menjelaskan, berdasarkan kesaksian dan testimoni yang didapatkan Partai Demokrat, gerakan ini melibatkan pejabat penting di pemerintahan yang secara fungsional berada di lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

"Lebih lanjut gerakan ini juga mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat di lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi," beber AHY. 

Namun begitu, pihaknya tidak mudah percaya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah atas permasalahan ini. Sehingga, AHY menyurati langsung Presiden Jokowi guna mengklarifikasi langsung kabar ini.