ASKARA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyoroti sekaligus prihatin dengan situasi politik di Myanmar yang kembali memanas setelah militer mengambil alih pemerintahan. 

"Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar," kata Kemenlu dalam keterangan tertulis, Senin (1/2).

Indonesia mengimbau semua pihak di Myanmar dapat menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik. 

"Prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional," jelas Kemenlu. 

Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum, tentu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan lebih mengedepankan pendekatan berdialog. Sehingga suhu politik tidak semakin memanas. 

"Mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk," tandasnya. 

Seperti diketahui, militer menahan Presiden Myanmar Win Mynt dan Pemimpin Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD), Aung San Suu Kyi serta sejumlah tokoh senior setelah memberlakukan kondisi darurat. 

Penahanan itu berlangsung di tengah ketegangan yang meningkat antara militer dan pemerintah sipil dalam beberapa hari terakhir. Selain itu untuk merespons kecurangan Pemilu pada November 2020.

Berdasar laporan AFP, Presiden Win dan Suu Kyi ditahan di ibu kota Naypyidaw. Saat ini jaringan komunikasi di kota itu sedang terganggu. Rezim Suu Kyi berseteru dengan militer yang tidak terima hasil pemilihan umum.