ASKARA - Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dinilai belum mampu mendongkrak perekonomian dan konsumsi masyarakat. Karena terbatasnya ruang kampanye lantaran harus berpedoman pada protokol kesehatan.

Berkaca pada penyelenggaraan sebelum masa pandemi Covid-19, tahapan pilkada umumnya mampu menggerakkan ekonomi di daerah dan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Pilkada diramaikan dengan kampanye terbuka yang secara langsung terjadi transaksi bisnis seperti belanja atribut kampanye dan adanya keterlibatan pengusaha lokal. 

Menurut Ketua DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang, hal itu menambah omset UMKM di daerah yang berkontribusi terhadap naiknya transaksi bisnis dan konsumsi rumah tangga. 

"Jumlah ini sangat signifikan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nasional. Namun, pilkada serentak tahun ini tidak dapat memberikan dampak ekonomi karena keterbatasan ruang kampanye," katanya melalui keterangan pers, Rabu (9/12).

Tahapan Pilkada 2020 banyak diramaikan lewat media sosial dan virtual sehingga transaksi ekonomi sangat minim terjadi. Para pasangan calon lebih banyak berbelanja alat-alat kesehatan. Sedangkan atribut lainnya sekalipun dibelanjakan namun sangat minim. Jika dalam kondisi normal dengan peserta pilkada mencapai 735 pasangan kini rata-rata pasangan memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp 1 miliar. 

"Maka perputaran uang bisa mencapai Rp 735 miliar. Ini jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp 5 triliun melihat karakteristik daerah masing-masing. Pilkada tahun ini bisa disebut pilkada paket hemat. Para paslon sangat membatasi belanja kampanye, mungkin juga karena keterbatasan dana karena tidak mendapat dukungan dari pelaku usaha karena terdampak pandemi Covid-19," papar Sarman.

Di sisi lain, perputaran dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 20 triliun sangat terbatas karena dipakai untuk pengadaan surat dan kotak suara, peralatan kesehatan dan berbagai persiapan lain.

"Hanya sedikit yang sampai ke tangan warga berupa honor para petugas KPPS, sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga," kata Sarman.

Pilkada 2020 sendiri digelar di 270 daerah, terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.