ASKARA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok geram mengetahui bahwa DPRD DKI meminta kenaikan gaji dan tunjangan. 

Bagi Ahok, permintaan tersebut sangat tidak memenuhi azas kepatutan. Mengingat saat ini banyak rakyat yang susah karena Covid-19 tetapi DPRD malah minta naik gaji dan tunjangan. 

Untuk mengecek kebenaran informasi itu Ahok pun memanggil Ima Mahdiah, politikus PDIP yang menjadi wakil Ahok untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil.

"Ima, saya kan minta kamu masuk PDIP untuk jadi wakil saya, menjaga APBD DKI dari penggarong-penggarong. Sekarang saya mau tanya berapa sebenarnya gaji dan tunjangan DPRD," tanya Ahok saat berbincang-bincang dengan Ima dalam kanal Panggil Saya BTP di YouTube.

Ditanya seperti itu, Ima mengungkapkan sejak masuk DPRD pada 2017 dia menerima gaji dan tunjangan Rp73 juta. Jumlah tersebut sampai saat ini tidak berubah. 

Dia mengungkapkan, Rp73 juta itu terdiri dari Rp60 juta tunjangan rumah dan Rp21,5 juta tunjangan transport.

Mendengar jawaban Ima, Ahok bereaksi keras. Menurut dia tunjangan tersebut terlalu besar. 

"Kegedean itu. Jujur saja, kalau saya jadi gubernur tidak akan saya berikan gaji dan tunjangan sebesar itu. Namun, ini bukan salah kamu Ima, karena itu sudah ada sebelum kamu masuk jadi anggota DPRD. Dan, 2017 itu saya lagi di penjara," ungkapnya.

Ahok menegaskan, mestinya pemda tidak memberikan fasilitas untuk DPRD berlebihan. Tunjangan transport Rp 21,5 juta sangat besar. Dananya sudah bisa nyicil mobil Mercedes. Begitu juga rumah, Rp 60 juta per bulan sudah bisa nyicil rumah bagus.

"Saya dulu melawan pemberian fasilitas berlebihan untuk DPRD ini. Makanya saya sesama partai saja ada yang tidak senang karena saya mengamuk melihat uang rakyat banyak dipakai untuk kasih fasilitas anggota DPRD," ucapnya. 

Ahok juga menceritakan bagaimana ketika di depan Menteri Dalam Negeri, dirinya sempat diteriaki anj*ng oleh anggota DPRD karena menolak usulan para politikus itu. 

"Saya jawab saja, saya memang anj*ng penjaga uang rakyat. Makanya seharusnya anggota DPRD itu buka berapa gaji dan tunjangan di website agar masyarakat tahu. Ini melawan informasi medsos, jadi anggota DPRD harusnya sodorkan data," tandasnya. (jpnn)