ASKARA - Pemerintah tidak konsisten soal prediksi tentang angka kemiskinan bisa meningkat di atas 9 persen pada 2021 akibat pandemi Virus Corona (COVID-19). 

"Jika pemerintah konsisten, seharusnya subsidi gas tiga kilogram dinaikkan menjadi 7,8 juta metrik ton, bahkan idealnya 8,2 juta metrik ton," kata anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu pada rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, di Jakarta, Rabu (2/9/2020). 

Tudingan Adian itu didasari pernyataan pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2021 tentang kuota elpiji 3 kilogram berjumlah 7 juta metrik ton atau sama dengan 2020. 

Legislator PDI Perjuangan itu juga menyoroti kalkulasi pemerintah terkait jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebab, pemerintah menyebut jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 3,5 juta orang. Namun, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) justru menyebut jumlah pegawai yang terkena PHK sudah mencapai 6,5 juta orang. 

"Jadi, saya kira tidak logis subsidi gas elpiji tetap menggunakan perhitungan yang sama sebelum adanya wabah Covid 19 dan resesi ekonomi," katanya. 

Mantan pentolan aktivis mahasiswa 1998 itu menegaskan, jika pemerintah ingin menyelamatkan rakyat miskin, bantuan yang dikucurkan tidak cukup hanya subsidi gaji Rp 600 ribu. 

Selain itu, Adian juga menganggap bantuan langsung tunai bagi 2,4 juta bagi pelaku UMKM belum cukup untuk menyelamatkan ekonomi rakyat.

Oleh karena itu Adian meminta pemerintah menaikkan subsidi gas 3 kg menjadi 7,5 juta metrik ton. Sasaran subsidi itu untuk membantu warga miskin yang bertambah 9,8 persen hingga 12 persen. 

"Harus diingat, konsumen gas elpiji tiga kilo dominan digunakan masyarakat miskin dan UMKM," katanya. (JPNN)