ASKARA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuangkan tulisan mengenai demokrasi di Indonesia.

Meski tak menyebut secara gamblang, namun diduga tulisan yang dibuat Mahfud berkelindan dengan deklarasi sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Selasa (18/8) kemarin. 

Dalam akun Twitter-nya, Mahfud MD mengatakan, demokrasi meniscayakan kebebasan untuk mengritik dan berserikat. Bahkan, katanya, demokrasi juga memberi kekebasan untuk berkoalisi atau beroposisi, bekerja di pemerintahan atau di luar. 

"Tp agar baik semua hrs ikut nomokrasi (aturan hukum). Demokrasi tanpa hukum bs anarkis; hukum tanpa demokrasi bs se-wenang2," kicau Mahfud MD di akun Twitter-nya @mohmahfudmd, Kamis (20/8). 

Tulisan Mahfud ditulis beberapa bagian. Di bagian selanjutnya, Mahfud menulis tentang politik. Menurutnya, siapapun tak perlu takut dikatakan berpolitik. Sebab, berpolitik itu berarti bernegara atau ikut memikirkan atau mengurus kebijakan negara. 

"Yg hrs dipagami berpilitik itu tdk sama dgn berpartai politik. Berpartai politik itu hanya sebagian kecil dari aktivitas politik," tulisnya.

Menurut Mahfud, hal itu sama dengan berbicara tentang kebijakan atau membuat petisi tentang kebijakan negara yang disebutnya sama dengan ekspresi politik. 

"Tak perlu menolak dgn mengatakan "Ini bkn politik". Salah satu asal kata politik adl "policy" yg berarti kebijakan. Kalau berbicara ttg kebijakan berarti bcr berpolitik," cuitnya.

Mahfud menambahkan tentang sekelompok orang berkumpul dan membuat statement yang dituding sebagai gerakan politik dan yang dituding mengatakan bukan politik.

"Sebenarnya yg menuding dan yg dituding sama2 berekspresi politik krn berbicara ttg negara. Salah satu asal kata politik adl "polis" (Yunani) yg berarti negara," tandasnya.