ASKARA - Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto baru akan purnatugas Desember 2021 mendatang. Namun, tiga nama disebut berpeluang menggantikan Hadi memegang tampuk kepemimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Peneliti Geomaritim Indonesia, Anom B Prasetyo mengatakan, ketiga sosok tersebut adalah Kepala Staf Angkatan (KSAD), Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono, dan Marsekal Fadjar Prasetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU).

"Ketiganya prajurit berintegritas, sama-sama memiliki rekam jejak gemilang di matra masing-masing. Ketiganya juga punya segudang prestasi, tidak diragukan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, karena itu pantas menjabat pucuk pimpinan TNI. Siapa paling berpeluang, itu hak prerogatif Presiden Jokowi," ungkap Anom melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/5).

Ia menuturkan, dalam menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan mendatang, TNI tidak hanya butuh sosok kuat di kesatuan dan memiliki hubungan luar negeri mumpuni, namun juga bisa menghadapi konflik lainnya.

Diketahui, saat ini Indonesia masih berjibaku menghadapi Covid-19. Namun yang perlu dipersiapkan lainnya adalah menghadapi konflik perbatasan di Laut Cina Selatan sebagai salah satu masalah kedaulatan paling mencolok. Indonesia diharapkan mampu berada di garis depan dalam menyelesaikan masalah ini.

"Diperlukan sosok dengan pikiran kosmopolit, pemahaman yang baik tentang
geopolitik internasional dan kawasan, ekonomi, sosial-politik, keragaman suku bangsa dan budaya, terutama jatidiri Nusantara sebagai bangsa maritim. Penting digarisbawahi, pada periode kedua Pak Jokowi, TNI butuh sosok yang tepat untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia,” tutur dia.

Secara normatif, lanjut dia, jika merujuk pada aturan rotasi Panglima TNI dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, matra laut dikatakan lebih berpeluang. Pola pergantian Panglima TNI dari tiga matra, menurut dia, diterapkan sejak reformasi.

"Pola semacam ini masih berjalan sampai sekarang, karena amanat konstitusi," ucapnya.

Jika melihat dari sejarahnya, sejak reformasi telah ada empat jenderal TNI AD menjabat panglima TNI. Sementara itu, dari TNI AL dan AU, masing-masing baru dua orang, yakni Laksamana Widodo AS dan Laksamana Agus Suhartono serta Marsekal Joko Suyanto dan Marsekal Hadi Tjahjanto.

amun, Anom menilai kemungkinan Presiden Jokowi punya pertimbangan lain karena pandemi. Hal ini bukanlah menjadi sebuah alasan. Anom menegaskan bahwa pandemi bukan ancaman kedaulatan, mayoritas negara mengalaminya, termasuk negara adidaya.

"Anggapan itu memang beralasan, tapi tidak bisa dikaitkan dengan rotasi Panglima TNI,” sebutnya.

Presiden Jokowi, tambahnya, memiliki kriteria sendiri, siapa dari tiga nama itu yang dipandang paling tepat dan profesional. "Kita percayakan kepada Presiden  Jokowi, panglima tertinggi. Semoga keputusan yang diambilnya tetap konsisten dengan garis konstitusi," pungkasnya.