ASKARA - Upaya berlapis telah dilakukan TNI/Polri bekerja sama dengan Gugus Tugas Nasional terhadap pencegahan arus balik. Penyekatan kendaraan dilakukan di tiap daerah sehingga ketika masuk Jabodetabek sudah terseleksi. 

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo menuturkan, berdasar data yang dimilikinya jumlah orang yang terlanjur mudik menggunakan angkutan umum berjumlah kurang lebih 750 ribu kendaraan. 

Sementara yang menggunakan kendaraan pribadi berdasarkan data dari Jasa Marga yang keluar dari Jabodetabek itu keluar total sebanyak 456.500 ribu kendaraan. 

"Jika kita kalikan okupansinya dua saja per-kendaraan maka total hampir sekitar 900 ribu," ujar Syafrin Liputo dalam dialog di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (28/5).

Artinya saat ini jika dijumlahkan dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan umum. Maka total yang sudah keluar wilayah Jabodetabek hampir 2 juta. Hal itu yang harus diantisipasi. 

"Sekitar 1,7 atau 1,8 juta orang. Ini yang harus kita antisipasi pada saat arus balik nanti," tutur Syafrin. 

Menurut Syafrin, sejak awal sudah disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan karena Jakarta sebagai epicentrum Covid-19. Maka masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak perlu mudik. 

Sebab belum tentu dengan sangat mudah masuk kembali ke Jabodetabek. Melalui Pergub DKI Nomor 47 Tahun 2020 pemudik yang ingin kembali ke Jakarta harus memiliki Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM).

"Jadi mereka harus mengajukan izin dan ada prasyaratnya. Kegiatan mana yang diperbolehkan. Siapa yang boleh masuk ini yang akan mendapat izin," terangnya. 

Kemudian melalui penyekatan di wilayah Jabodetabek akan melakukan seleksi siapa yang memiliki izin keluar masuk. Maka diperbolehkan masuk begitu sebaliknya. 

"Alhamdulilah bersama-sama TNI/Polri maka penyekatan itu sudah dimulai sejak awal keberangkatan dari Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah dan Jawa Barat," ungkapnya.