ASKARA - Mundurnya CEO Ruangguru, Belva Devara Adamas dari jabatan Staf Khusus Presiden disambut positif. Namun, seharusnya keputusan itu juga diambil Andi Taufan yang merupakan CEO PT Amartha. 

Demikian disampaikan Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin, kepada Askara, Rabu (22/4).

"Itu murni kesalahan pribadi. Karena menggarap proyek pemerintah menggunakan perusahaan pribadi. Dan itu bisa dikategorikan korupsi, karena dia stafsus. Dan temannya juga pendiri Amartha, harus mundur. Karena kesalahannya fatal, dua-duanya telah melakukan kesalahan fatal. Dan konsekuensinya harus mundur," ujar Ujang.

Meskipun Belva mundur, kata Ujang, tidak serta merta memutuskan atau menuntaskan Kartu Prakerja, yang kini sudah menjadi bagian program yang dijalankan Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terlebih, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 20 triliun. Lebih rinci, untuk biaya pelatihan sebesar Rp 5,6 triliun, dan Rp 13,45 triliun untuk dana insentif, dana survei Rp 840 miliar dan dana project management office (PMO) Rp 100 juta.

"Pilihan yang tepat. Dia sudah seharusnya dan sudah sepantasnya mundur dari Staf Khusus Presiden. Dan itu perbuatan gentlemen. Jika salah dan keliru ya mundur. Walaupun mundur. Tapi proyeknya kan masih jalan. Jadi walaupun mundur masih untung besar," kata Ujang. 

Namun di sisi lain, Ujang memandang hal ini juga disebabkan pemerintah yang mengangkat mereka yang minim pengalaman pemerintahan.

"Karena kesalahan pemerintah mengangkat mereka. Karena hanya untuk mengakomodir suara kaum milenial. Sedangkan pengalaman di pemerintahan tak ada. Akhirnya bekerja nabrak sana nabrak sini," tuturnya.

Ujang memastikan, isu kepentingan Belva atau Andi Taufan dipastikan tidak akan terjadi jika pemerintah mengangkat sosok stafsus yang mengedepankan integritas.

"Staf khusus itu harus dipilih dari anak-anak bangsa yang berprestasi. Dan memiliki integritas yang tinggi. Jika stafsus itu berintegritas, maka dia tak akan main proyek pemerintah," tandasnya. 

Untuk diketahui, sebelum Belva memutuskan melepaskan jabatannya dari Stafsus, beredar surat yang disebar Andi Taufan di media sosial. Surat tersebut ditujukan untuk seluruh camat di Indonesia bernomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020.

Surat yang berisi program bertajuk Kerja Sama Sebagai Relawan Desa Lawan Covid-19 itu akan dijalankan untuk area Jawa, Sulawesi dan Sumatera bekerja sama dengan Startup-nya, Amartha. Surat tersebut juga dibubuhi kop Sekretaris Kabinet, akhirnya Andi pun kemudian mencabut surat tersebut dan meminta maaf atas kesalahannya itu pada 14 April lalu. 

"Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," kata Andi Taufan dalam surat terbuka yang diterima, Selasa (14/4).