ASKARA - Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah menyikapi banjir di Jakarta yang seketika viral. Ia menyebut hampir semua kota pasti merasakan banjir, dan harus dinikmati. 

Menurutnya, antisipasi banjir pasti dilakukan, namun hal ini tidak hanya terjadi di Jakarta melainkan kota-kota lainnya juga pasti merasakan banjir. 

"Itu pasti (diantisipasi). Pulau Jawa dari Banten Tangerang, Jakarta Bogor, Jawa Barat di berbagai kotanya, Jawa Tengah di berbagai kotanya, Jawa Timur di berbagai kotanya ada banjir," ungkap Saefullah, Rabu kemarin (26/2).

Bahkan, Saefullah meminta agar masyarakat menikmati banjir tersebut, terlebih menurutnya tubuh manusia didominasi oleh unsur air. 

"Jadi dinikmati aja. Itu soal manajemen air. Tubuh kita 2/3 persen air. sering keluar air. banyak kepala, atau mana. Air mata aja harus ada manajemen," ujarnya.

Pernyataan tersebut membuat sejumlah politikus Kebon Sirih geram, seperti halnya Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco. Ia menyebut apa yang disampaikan Saefullah tersebut seakan lepas tangan terhadap tanggung jawab dalam menangani banjir di Jakarta.

"Itu bukan solusi, rakyat Jakarta perlu solusi. Itu buang badan dan lepas tanggung jawab namanya," ujar Baco, saat dihubungi Askara, Jumat (28/2).

Bahkan, Baco menantang agar Saefullah untuk tinggal bersama para pengungsi, agar merasakan keprihatinan warga rumahnya terdampak banjir.

"Sekali kali pak Sekda nginap di tenda pengungsian saja bareng para pengungsi korban banjir biar bisa menikmati juga," tegasnya. 

Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono juga punya penilaian yang sama. Saefullah dinilai tidak tahu rasanya menjadi korban banjir. 

"Ya, pak Sekda nggak paham penderitaan masyarakat yang terdampak banjir, ini kan Pak Sekda hanya melihat tapi tidak merasakan repotnya orang kebanjiran, kan gitu," tuturnya. 

Pernyataan Saefullah, kata Gembong, mungkin tidak akan terlontar seperti itu jika memang bisa merasakan menjadi korban banjir. Bahkan, strategi mengatasi banjir yang dilakukan Pemprov DKI juga dinilainya tidak maksimal. 

"Nggak maksimal, artinya gini kalau kita bandingkan katakan lah 1 Januari-31 Desember banjir, katakanlah semua orang nggak kerja karena tiba-tiba kan katakanlah gagap, tapi setelah tanggal 1 kan harusnya udah prepare, harus dilakukan antisipasi, semua harus dicek semua," kata Gembong.

Gembong mengungkapkan, masih mendengar ada pompa penyedot air yang kondisinya mati. Padahal, untuk mengantisipasi banjir hal seperti itu menurutnya sudah tidak boleh. 

"Nah makanya kalau ditanya apakah Pemprov antisipasinya sudah maksimal? Ya belum. Belum maksimal," tandasnya.