ASKARA - Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, melontarkan kritik tajam terhadap perjalanan politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai Gibran menghadapi beban politik besar karena posisinya di panggung kekuasaan nasional tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan ambisi politik ayahnya, Joko Widodo (Jokowi).
Dalam analisis politik yang disampaikan Rabu (11/11/2026), Didik bahkan menyebut Gibran sebagai “kelinci percobaan” dalam eksperimen politik yang, menurut penilaiannya, berkaitan dengan upaya Jokowi mempertahankan pengaruh setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Didik berpandangan, perjalanan politik Gibran berbeda dengan sejumlah tokoh nasional yang membangun kepemimpinan melalui proses panjang, pengalaman pemerintahan, serta perjuangan dalam kehidupan kebangsaan.
“Anak ingusan bernama Gibran patut dikasihani karena berat sekali menanggung beban politik ayahnya,” tulis Didik dalam analisisnya.
Menurut Didik, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut kapasitas Gibran sebagai individu, tetapi juga memperlihatkan persoalan lebih luas mengenai regenerasi kepemimpinan dan praktik politik dinasti di Indonesia.
Ia membandingkan perjalanan politik Gibran dengan tokoh seperti Mohammad Hatta, B.J. Habibie, dan Sultan Hamengkubuwono X yang menurutnya memiliki proses pembentukan kepemimpinan melalui pengalaman dan perjalanan politik masing-masing.
Meski melontarkan kritik keras, Didik tetap menegaskan bahwa Gibran memiliki tanggung jawab pribadi atas keputusan politik yang telah diambil, termasuk ketika menerima pencalonan hingga menduduki jabatan wakil presiden.
“Yang menjadi aktor utama adalah ayahnya bukan dirinya. Gibran hanyalah derivasi dari ambisi sang aktor utama tersebut dan menjadi bagian dari permainan politik Indonesia dan demokrasi yang masih compang-camping,” tulisnya.
Kekuasaan Pasca-Kekuasaan
Dalam analisisnya, Didik memperkenalkan istilah kekuasaan pasca-kekuasaan untuk menggambarkan fenomena ketika seorang mantan pemimpin tetap memiliki pengaruh politik setelah masa jabatan konstitusionalnya berakhir.
Menurut dia, berakhirnya masa jabatan presiden seharusnya diikuti dengan berakhirnya kewenangan formal dalam pemerintahan. Namun, pengaruh politik dapat terus berlangsung melalui jaringan kekuasaan, hubungan politik, maupun figur-figur yang memiliki kedekatan dengan mantan penguasa.
Didik mengaitkan fenomena tersebut dengan dinamika peralihan pemerintahan dari Jokowi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam konteks itu, ia menyoroti sejumlah figur, antara lain Giring, Raja Juli, dan Qodari, yang menurut penilaiannya memiliki kedekatan politik dengan Jokowi.
Didik memandang keberadaan jaringan politik mantan presiden di sekitar pemerintahan baru berpotensi memunculkan persoalan apabila berkembang menjadi pusat pengaruh tersendiri.
Ia juga menghubungkan dinamika tersebut dengan berbagai kontroversi politik setelah pergantian pemerintahan, termasuk persoalan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Bagi Didik, kondisi itu memperlihatkan rumitnya hubungan kekuasaan dalam masa transisi pemerintahan serta pentingnya menjaga independensi institusi negara.
Politik Dinasti dan Masa Depan Demokrasi
Kritik Didik tidak hanya ditujukan kepada Gibran, tetapi juga menyentuh praktik pewarisan pengaruh politik melalui hubungan keluarga.
Ia menilai demokrasi seharusnya memberikan kesempatan yang setara kepada setiap warga negara untuk memperoleh jabatan publik berdasarkan kapasitas, rekam jejak, dan dukungan rakyat.
Popularitas seorang pemimpin, menurut pandangannya, tidak otomatis dapat diwariskan kepada anggota keluarganya. Legitimasi elektoral, pengalaman, dan kemampuan memimpin merupakan hal berbeda yang harus dibuktikan masing-masing individu.
Karena itu, posisi Gibran sebagai wakil presiden dinilainya membawa konsekuensi politik yang besar, terutama karena proses pencalonannya masih menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai politik dinasti.
“Ini risiko politik sangat besar dari Gibran yang lugu, yang tidak hanya ditanggung dirinya sendiri, tetapi juga beban demokrasi Indonesia, yang rusak karena dicabik-cabik dengan cara ilegal seperti ini,” tulis Didik.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian politik Didik terhadap proses dan dinamika yang mengantarkan Gibran ke jabatan wakil presiden.
Putusan MK Nomor 90 Kembali Disorot
Salah satu persoalan yang kembali disinggung Didik adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden.
Putusan yang dibacakan pada 16 Oktober 2023 tersebut mengubah pemaknaan syarat usia minimal 40 tahun dengan memberikan alternatif bagi calon yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Putusan itu kemudian menjadi dasar hukum yang memungkinkan Gibran, yang saat itu belum berusia 40 tahun, memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden karena pernah menjabat Wali Kota Surakarta.
Namun, proses pengambilan putusan tersebut memicu kontroversi etik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara tersebut dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.
Bagi Didik, peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam perdebatan mengenai hubungan antara kepentingan politik keluarga penguasa dan independensi lembaga konstitusional.
Ia mengingatkan bahwa kemenangan dalam pemilihan umum tidak serta-merta mengakhiri perdebatan mengenai etika dan proses yang mengantarkan seseorang memperoleh kekuasaan.
“Legitimasi elektoral bisa diperoleh dalam pemilihan umum yang legal tetapi tidak dengan sendirinya menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan,” tulisnya.
Pandangan itu menegaskan bahwa persoalan Gibran tidak hanya berkaitan dengan jabatan wakil presiden, tetapi juga menyangkut prinsip etika politik, konstitusionalitas, dan kualitas demokrasi.
Demokrasi Bukan Sekadar Kemenangan Pemilu
Pada bagian akhir analisisnya, Didik mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari keberhasilan seorang kandidat memenangkan pemilihan umum.
Demokrasi, menurut dia, membutuhkan institusi negara yang independen, proses politik berintegritas, kepatuhan terhadap konstitusi, serta kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.
Praktik mempertahankan pengaruh politik melalui hubungan keluarga, apabila tidak disertai penghormatan terhadap etika dan batas-batas kekuasaan, berpotensi menggerus kepercayaan publik.
Kritik Didik sekaligus membuka kembali diskusi mengenai warisan politik pemerintahan sebelumnya dan tantangan pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjaga independensi institusi negara.
Pada akhirnya, perdebatan ini bukan semata-mata mengenai masa depan politik Gibran atau pengaruh Jokowi setelah meninggalkan Istana. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dibatasi dalam sistem demokrasi Indonesia.
Bagi Didik, jabatan publik bukan warisan keluarga. Kepemimpinan harus dibangun melalui kapasitas, pengalaman, proses politik yang sehat, serta tanggung jawab kepada rakyat.
