ASKARA - Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 pada 12 November 2026 dengan tema “Sehat untuk Semua” menjadi momentum untuk mengevaluasi pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Pemerintah dinilai perlu memastikan layanan kesehatan yang merata, pangan yang aman, serta perlindungan masyarakat dari risiko penyakit akibat pola konsumsi tidak sehat.
Pandangan tersebut disampaikan advokat Azas Tigor Nainggolan, yang juga Wakil Ketua FAKTA Indonesia, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Azas Tigor, kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara sekaligus tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Karena itu, tema “Sehat untuk Semua” tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan tata kelola pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Ia menyoroti tiga persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius, yakni keberlanjutan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pengendalian konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).
Terkait BPJS Kesehatan, Azas Tigor menilai perubahan data kepesertaan yang berujung pada penonaktifan peserta PBI dapat menimbulkan dampak serius, terutama bagi pasien miskin yang membutuhkan pengobatan rutin, termasuk cuci darah.
"Perubahan kebijakan pengelolaan data akan berakibat dilanggarnya hak pasien, khususnya yang miskin dan menderita. Perubahan data tersebut membuat banyak peserta PBI BPJS Kesehatan tidak dibiayai tindakan cuci darahnya dan ini mengancam nyawa si pasien," kata Azas Tigor.
Ia merujuk data BPJS Kesehatan per 1 Juni 2026 yang mencatat 285,4 juta peserta, termasuk 96,76 juta peserta PBI. Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem pendataan nasional yang akurat dan terintegrasi agar perubahan administrasi tidak menghilangkan akses pengobatan bagi warga yang membutuhkan.
Selain layanan kesehatan, Azas Tigor menyoroti keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyebut laporan kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan, pengolahan, distribusi, dan pengawasan makanan.
Dalam siaran persnya, ia menyebut jumlah korban keracunan MBG telah melampaui 50.000 orang. Angka tersebut merupakan klaim yang disampaikan Azas Tigor dan perlu dicermati berdasarkan data resmi pemerintah. Baginya, besarnya anggaran program harus diimbangi jaminan mutu dan keamanan pangan agar tujuan pemenuhan gizi tidak justru menimbulkan risiko kesehatan.
Persoalan berikutnya adalah konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Azas Tigor menilai peredaran produk tersebut perlu mendapat pengawasan lebih kuat, terutama karena mudah dijangkau masyarakat dan dipromosikan secara luas.
Ia mengingatkan konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular, seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, stroke, hingga gangguan ginjal. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah pencegahan melalui kebijakan yang terintegrasi.
Azas Tigor mengutip hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang menunjukkan 47,5 persen penduduk mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali sehari. Ia juga menyebut 68,1 persen rumah tangga mengonsumsi MBDK setidaknya sekali dalam seminggu, sementara kelompok anak usia 5–9 tahun menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian.
Dampak penyakit tidak menular juga tercermin dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional. Berdasarkan angka yang dikutip Azas Tigor dari paparan BPJS Kesehatan dalam rapat bersama Komisi IX DPR, pembiayaan penyakit katastropik mencapai Rp43,4 triliun pada 2024 dan meningkat menjadi Rp50,3 triliun pada 2025.
Untuk mengendalikan risiko tersebut, ia mendorong pemerintah mempertimbangkan kebijakan pengendalian MBDK, antara lain penerapan cukai, pembatasan promosi dan penjualan, pencantuman label informasi gizi di bagian depan kemasan, serta pengaturan batas konsumsi gula, garam, dan lemak.
Menurut Azas Tigor, upaya mewujudkan masyarakat sehat tidak bisa hanya bertumpu pada pengobatan ketika seseorang jatuh sakit. Pemerintah juga harus memperkuat pencegahan, menjamin keamanan pangan, dan memastikan setiap warga tetap memperoleh layanan kesehatan tanpa terhambat persoalan administrasi.
"Jika pemerintah ingin menekan dan mengendalikan serta mencegah penyakit tidak menular dan katastropik, maka harus membuat kebijakan yang integratif," ujarnya.
Ia berharap HKN 2026 menjadi pengingat bahwa hak atas kesehatan harus diwujudkan melalui pelayanan yang adil, perlindungan pasien, pengawasan pangan, serta kebijakan pencegahan penyakit yang konsisten.
"Sehat untuk Semua harus berarti tidak ada lagi pasien yang kehilangan layanan kesehatan akibat perubahan data, tidak ada masyarakat yang menjadi korban pangan tidak aman, dan ada perlindungan dari risiko konsumsi gula berlebihan," kata Azas Tigor.
