ASKARA - Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 64,8 persen pada Oktober 2026. Angka itu naik tipis dibandingkan Agustus, tetapi masih jauh di bawah posisi setahun sebelumnya. Sementara itu, kepuasan terhadap kinerja pemerintah hanya 55,3 persen. Perbedaan ini menyisakan pertanyaan: apakah kepercayaan publik telah sejalan dengan hasil kebijakan yang dirasakan masyarakat?
Kenaikan Tipis di Tengah Penurunan
ANTARA pada 19 Oktober 2026 melaporkan, survei Poltracking Indonesia mencatat kepercayaan publik sebesar 64,8 persen, terdiri atas 54 persen cukup percaya dan 10,8 persen sangat percaya. Angka tersebut meningkat 1,6 poin persentase dari 63,2 persen pada Agustus.
Namun, membaca angka terbaru tanpa melihat tren tahunan dapat menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Kepercayaan publik tercatat 81,5 persen pada Oktober 2025, turun menjadi 75,1 persen pada Maret 2026, 74,2 persen pada Mei, lalu 65 persen pada Juli dan 63,2 persen pada Agustus. Dengan demikian, kenaikan Oktober belum menghapus penurunan 16,7 poin persentase dalam setahun.
Angka tersebut menunjukkan perubahan persepsi pada periode survei yang berbeda, bukan perubahan sikap orang-orang yang sama. Meski demikian, tren itu cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengevaluasi faktor yang memengaruhi keyakinan masyarakat.
Percaya Tidak Selalu Puas
Dalam pemberitaan ANTARA pada 19 Oktober 2026, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan tercatat 55,3 persen, sedangkan 40,9 persen menyatakan tidak puas. Selisih dengan tingkat kepercayaan mencapai 9,5 poin persentase.
Kepercayaan dan kepuasan mengukur hal berbeda. Masyarakat mungkin masih memberikan kepercayaan kepada pemimpin, tetapi menilai hasil kebijakan belum memenuhi harapan. Karena itu, tingginya kepercayaan tidak otomatis menjadi bukti bahwa seluruh program berjalan efektif.
Kesenjangan tersebut justru perlu dibaca sebagai pekerjaan rumah. Pemerintah tidak cukup mengandalkan dukungan publik, tetapi perlu menunjukkan hasil yang terukur, pelayanan yang semakin baik, dan mekanisme evaluasi yang terbuka.
Ekonomi Menjadi Ujian Berat
Masalah ekonomi memberikan konteks penting untuk membaca penilaian publik. ANTARA pada 19 Oktober 2026 melaporkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi hanya 36,8 persen, terendah dibandingkan sejumlah bidang yang diukur. Harga kebutuhan pokok yang mahal menjadi persoalan utama yang ingin segera diselesaikan, menurut 45,9 persen responden.
Temuan itu memperlihatkan bahwa pengalaman ekonomi sehari-hari perlu mendapat perhatian serius. Harga pangan, kesempatan kerja, penghasilan, dan daya beli merupakan persoalan yang langsung dirasakan keluarga. Ketika kebutuhan pokok sulit dijangkau, keberhasilan kebijakan tidak cukup dijelaskan melalui besarnya anggaran atau banyaknya program yang diumumkan.
Poltracking juga mencatat 61,3 persen responden percaya kebijakan pemerintah ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kecil. Data yang diberitakan ANTARA pada tanggal yang sama ini menunjukkan persepsi positif terhadap orientasi kebijakan, tetapi belum membuktikan bahwa manfaatnya telah dirasakan secara merata.
Mengukur Hasil, Bukan Sekadar Persepsi
Survei Poltracking dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden di 38 provinsi, menggunakan metode multistage random sampling. ANTARA pada 19 Oktober 2026 menyebut margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei perlu dibaca sesuai batas metodologinya. Selisih kecil antara dua periode tidak otomatis menunjukkan perubahan yang kuat, terlebih ketika margin of error diperhitungkan. Survei juga tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab perubahan kepercayaan atau membuktikan keberhasilan suatu kebijakan.
Karena itu, pemerintah perlu melengkapi pembacaan survei dengan indikator nyata: perkembangan harga, penciptaan lapangan kerja, penurunan kemiskinan, mutu pendidikan, akses kesehatan, serta ketepatan bantuan sosial. Evaluasi perlu disampaikan secara transparan agar masyarakat dapat membandingkan janji, anggaran, dan capaian.
Kepercayaan Harus Dibuktikan
Kepercayaan publik sebesar 64,8 persen masih menjadi modal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, penurunan tahunan dan rendahnya kepuasan di bidang ekonomi menunjukkan bahwa modal tersebut tidak boleh dianggap permanen.
Tantangan pemerintah bukan sekadar mempertahankan angka survei, melainkan memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Kepercayaan akan lebih bermakna ketika masyarakat merasakan perubahan yang nyata, bukan hanya mendengar janji.
Ukuran keberhasilan pemerintahan tidak berhenti pada berapa banyak orang yang percaya, tetapi juga pada seberapa jauh kebijakan memperbaiki kehidupan mereka. Survei dapat menjadi peringatan dan bahan evaluasi. Pembuktian sesungguhnya tetap berada pada hasil kerja yang dapat diperiksa publik.
