Oleh: Anggun Aulia
ASKARA - Setiap kali mendengar istilah Makan Bergizi Gratis, yang terbayang mungkin sederhana: anak-anak menerima makanan, makan bersama di sekolah, lalu kembali belajar. Namun bagi saya, persoalannya tidak sesederhana itu. Ketika sebuah program menyangkut puluhan juta anak dan menggunakan anggaran negara dalam jumlah sangat besar, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan hanya “berapa banyak makanan yang sudah dibagikan?”, tetapi “seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan anak-anak setelah program itu berjalan?”
Saya melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan yang memiliki tujuan penting. Anak yang tumbuh dengan asupan gizi yang baik memiliki modal yang lebih kuat untuk belajar dan berkembang. Karena itu, memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak, terutama mereka yang membutuhkan, merupakan langkah yang patut diapresiasi.
Tetapi apresiasi tidak berarti kita berhenti bertanya. Justru karena MBG memiliki tujuan besar dan cakupan yang luas, masyarakat perlu ikut mengawasi bagaimana program ini dijalankan. Makanan yang dibagikan harus aman, kandungan gizinya harus sesuai, penerimanya harus tepat sasaran, dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN), hingga 31 Agustus 2026 MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat atau 76,45 persen dari target 74,56 juta penerima. Hingga 16 September 2026, realisasi anggarannya mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun. Skala tersebut menunjukkan bahwa MBG bukan lagi program kecil, melainkan kebijakan publik dengan konsekuensi yang sangat luas.
Justru karena skalanya besar, ukuran keberhasilannya tidak boleh berhenti pada jumlah porsi yang tersalurkan. BGN sendiri menegaskan bahwa MBG tidak sekadar membuat penerima kenyang, tetapi harus menghasilkan dampak terhadap perbaikan status gizi dan mendukung pendidikan peserta didik. Dengan kata lain, yang perlu dilihat adalah dampaknya, bukan hanya distribusinya.
Persoalan keamanan pangan juga tidak boleh dianggap sebagai masalah sampingan. Pada September 2026, BGN menutup sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Evaluasi berdasarkan data BGN per 29 Mei 2026 juga mencatat 8.182 SPPG pernah dikenai suspend sejak program diluncurkan. Angka ini tidak berarti seluruh pelaksanaan MBG bermasalah, tetapi menunjukkan bahwa standardisasi dan pengawasan harus menjadi bagian utama dari ekspansi program.
Menurut saya, di sinilah publik perlu mengambil posisi yang lebih dewasa. Kritik terhadap pelaksanaan MBG tidak otomatis berarti menolak tujuan programnya. Sebaliknya, mendukung tujuan program juga tidak berarti membenarkan setiap pelaksanaannya. Program publik yang menggunakan uang negara justru harus terbuka terhadap evaluasi.
Ketepatan sasaran juga penting. BGN pada September 2026 mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima setelah melakukan pemutakhiran data. Kebijakan ini menunjukkan bahwa sasaran program perlu terus diperbaiki. Makanan bergizi seharusnya diprioritaskan kepada mereka yang paling membutuhkan, sehingga anggaran yang besar benar-benar menghasilkan manfaat sosial yang maksimal.
Di sisi lain, saya melihat MBG memiliki peluang yang lebih besar daripada sekadar menjadi program pemberian makanan di sekolah. Jika rantai pasoknya melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal secara konsisten, program ini juga dapat menggerakkan ekonomi daerah. BGN telah menerbitkan aturan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, kecil, koperasi, serta badan usaha milik desa dalam rantai pasok MBG.
Namun peluang tersebut harus diikuti pengawasan. Semakin luas rantai pasok, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan kualitas bahan, harga yang wajar, distribusi, dan keamanan pangan. Jangan sampai tujuan meningkatkan gizi justru menghasilkan persoalan baru karena tata kelola yang tidak siap.
MBG juga tidak seharusnya berdiri sendirian. Persoalan gizi anak berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, sanitasi, air bersih, pola makan, pengetahuan gizi, dan akses terhadap layanan kesehatan. Makanan yang diberikan di sekolah merupakan salah satu intervensi penting, tetapi tidak mungkin menyelesaikan seluruh persoalan gizi jika lingkungan anak di luar sekolah tidak ikut diperbaiki.
Karena itu, saya berpandangan bahwa keberhasilan MBG perlu diukur dengan indikator yang lebih substantif: apakah status gizi anak membaik, apakah mereka lebih mampu mengikuti pembelajaran, apakah makanan yang diberikan aman, apakah penerimanya tepat sasaran, dan apakah anggaran yang digunakan memberikan manfaat yang sebanding dengan besarnya sumber daya negara yang dikeluarkan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk melemahkan MBG. Justru sebaliknya, pertanyaan itu diperlukan agar program yang memiliki tujuan besar tidak berhenti pada angka penerima manfaat dan jumlah makanan yang dibagikan.
Anak-anak Indonesia tidak hanya membutuhkan makanan yang gratis. Mereka membutuhkan makanan yang aman, bergizi, tepat sasaran, dan diberikan melalui sistem yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab sepiring makanan mungkin selesai dalam satu kali makan, tetapi dampak gizi yang baik seharusnya ikut membentuk kualitas satu generasi.
Sumber pendukung: Badan Gizi Nasional (BGN) dan ANTARA News, Oktober 2026.
