ASKARA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menegaskan sikap keras terhadap kelompok yang disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun, di balik ketegasan operasi keamanan, Agus menekankan bahwa persoalan Papua tidak mungkin diselesaikan hanya dengan kekuatan militer.

“OPM ini kan separatis, ya harus ditumpas. Tidak boleh ada separatis di negara kita,” tegas Agus saat menghadiri Festival Band Tahun 2026 dalam rangkaian HUT ke-81 TNI di Lapangan Aldiron, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (27/9/2026).

Pernyataan itu disampaikan Agus ketika ditanya mengenai kelompok yang memprotes tindakan TNI dalam penanganan keamanan di Papua. Bagi TNI, kelompok bersenjata yang dikategorikan sebagai separatis merupakan ancaman yang harus ditangani melalui operasi keamanan.

Namun, Agus tidak menempatkan persoalan Papua semata sebagai urusan militer. Ia justru menegaskan perlunya keterlibatan berbagai unsur pemerintahan agar penyelesaian persoalan di Papua tidak berhenti pada pendekatan keamanan.

“Saya sudah bilang awal dulu ya bahwa penyelesaian Papua itu harus kolaborasi, tidak hanya TNI. Kalau konotasinya hanya TNI nanti kekerasan,” kata Agus.

Menurut Agus, luas wilayah dan kondisi geografis Papua membuat penanganannya membutuhkan kerja bersama antara TNI, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait.

Karena itu, operasi keamanan berjalan beriringan dengan pendekatan teritorial. Prajurit TNI, kata Agus, juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Mulai dari membantu pembangunan gereja, penyediaan sarana air bersih melalui pengeboran, perbaikan sekolah hingga pelayanan kesehatan. Bahkan, sejumlah prajurit ditugaskan mengajar di wilayah terpencil.

“Bahkan prajurit saya ada yang mengajar, mengajar di daerah-daerah terpencil,” ujar Agus.

Pendekatan tersebut, lanjut dia, diarahkan untuk membantu pemerintah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Jadi kita ke sana membantu percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di sana, mempercepat pembangunan,” katanya.

Ketegasan Panglima TNI tersebut muncul ketika dinamika keamanan di sejumlah wilayah Papua masih berlangsung.

Pada Jumat (25/9/2026), Koops TNI Habema melaporkan empat anggota kelompok bersenjata yang disebut berafiliasi dengan OPM Kodap VIII/Intan Jaya tewas dalam kontak senjata di Kampung Balamai Atas, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. TNI menyebut kelompok tersebut dipimpin Daniel Aibon Kogoya.

Dalam peristiwa itu, TNI juga melaporkan penyitaan sejumlah senjata dan amunisi dari lokasi kontak senjata. Pangkoops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto menegaskan tindakan prajurit dilakukan secara selektif, terukur dan profesional dengan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan berbeda terjadi di Puncak Jaya. Empat anggota kelompok bersenjata yang oleh TNI disebut sebagai anggota OPM menyerahkan empat pucuk senjata dalam rangkaian proses reintegrasi pada Sabtu (26/9/2026). Mereka memilih meninggalkan kekerasan dan kembali menjalani kehidupan bersama keluarga serta masyarakat.

Dua perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penanganan konflik bersenjata di Papua berlangsung melalui lebih dari satu jalur: operasi keamanan terhadap kelompok bersenjata sekaligus membuka ruang bagi anggota kelompok yang memilih meletakkan senjata dan kembali ke masyarakat.

Bagi Agus, keamanan dan pembangunan tidak dapat dipisahkan. Ketegasan terhadap kelompok bersenjata tetap dijalankan sebagai bagian dari tugas TNI, sementara pembangunan, pelayanan masyarakat dan pendekatan teritorial ditempatkan sebagai bagian dari upaya menciptakan kondisi Papua yang aman dan sejahtera.

Dengan kata lain, pesan Panglima TNI cukup jelas: kelompok bersenjata yang disebut separatis akan ditindak, tetapi masa depan Papua tidak dibangun dengan pendekatan militer semata.

Penyelesaian Papua, menurut Agus, membutuhkan kolaborasi negara, dari keamanan hingga pembangunan, agar masyarakat menjadi pusat dari setiap langkah yang diambil.