ASKARA- Meskipun ketegangan geopolitik global (perang di Timur Tengah) meningkat, DPR RI memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 tetap berjalan aman dan sesuai jadwal.

Pemerintah bersama parlemen disebut telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi berbagai potensi dampak konflik internasional, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Demikian ditegaskan anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, pada diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema:“Indonesia Dinilai Siap Hadapi Dampak Geopolitik Global” di Gedung DPR, Kamis (2/4/2026).

Pihaknya beralasan, Indonesia punya pengalaman panjang dalam mengelola penyelenggaraan haji di tengah dinamika geopolitik. Karena itu, kata Aprozi, eskalasi konflik yang terjadi saat ini dinilai tidak akan mengganggu pelaksanaan ibadah haji.

“Haji tetap berjalan meskipun konflik terjadi. Ini bukan hal baru, karena pelaksanaan ibadah haji sudah memiliki sistem pengamanan dan komitmen internasional untuk melindungi jamaah,” ujarnya.

Pihaknya juga memastikan jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia yang dimulai pada 22 April 2026 tidak mengalami perubahan.

Hingga kini, menurut dia, tidak ada kendala berarti baik dari sisi transportasi udara maupun koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.

Menurutnya, pemerintah dan DPR telah mengantisipasi berbagai skenario risiko, termasuk kemungkinan memburuknya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Namun, pelaksanaan haji akan tetap berlangsung selama tidak ada penetapan status darurat oleh pemerintah.

Ketentuan tersebut, ujarnya, merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan kondisi darurat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan haji.

“Selama tidak ada penetapan keadaan darurat, maka pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai jadwal. Sampai saat ini situasi masih terkendali,” ujarnya.

Diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI itu juga menyoroti kesiapan Indonesia dalam menghadapi dampak geopolitik secara lebih luas. Selain sektor keagamaan, langkah mitigasi juga dilakukan pada sektor ekonomi, transportasi, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

DPR menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah dan parlemen optimistis berbagai langkah mitigasi yang telah disiapkan mampu memastikan pelayanan publik tetap berjalan, termasuk penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.(dry)

Editor: Hendry Ginting