ASKARA - Fenomena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kabupaten Merauke yang sudah berlangsung selama dua tahun terakhir kembali menjadi sorotan. Antrean panjang kendaraan roda empat di sejumlah SPBU resmi menjadi pemandangan sehari-hari, tanpa adanya solusi yang jelas.

Menanggapi hal ini, Anggota DPR Papua Selatan, Komisi II, Charles Gomar, menyatakan pihaknya akan meninjau ulang regulasi yang mengatur distribusi BBM subsidi. Hal tersebut ia sampaikan dalam jumpa pers di Merauke, Kamis (2/10/2025).

“Kami berkewajiban melakukan pengawasan terhadap barang subsidi. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, bisa dibayangkan berapa besar kerugian negara. Dampaknya bukan hanya pada distribusi, tetapi juga pada sektor perekonomian yang bergantung pada ketersediaan energi,” tegas Gomar.

Ia menjelaskan, langkah konkret yang akan diambil Komisi II DPR Papua Selatan adalah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina, pengelola SPBU, Polres Merauke, hingga instansi lain yang terhubung dengan distribusi BBM subsidi.

Saat ditanya mengenai fenomena antrean panjang kendaraan di Merauke, Gomar mengakui kondisi ini jauh lebih parah dibandingkan dengan daerah lain. “Idealnya, antrean memang terjadi juga di kota-kota lain, tapi tidak sepanjang di Merauke. Fenomena ini sudah terjadi sejak enam tahun lalu, artinya kebutuhan BBM semakin meningkat, baik untuk industri maupun subsidi,” paparnya.

Gomar juga menyoroti adanya indikasi praktik penetapan dan penyalahgunaan distribusi BBM yang harus segera disikapi serius agar kelangkaan tidak terus berulang di wilayah perbatasan tersebut.