ASKARA - PEKAT Indonesia Bersatu (Pembela Kesatuan Tanah Air) menegaskan komitmennya untuk terus menjadi suara rakyat dalam perjuangan pemberantasan korupsi sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan. Hal ini ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PEKAT IB, H. Muhammad Milano Lubis, SH. MH., dalam rapat internal pengurus di Kantor Sekretariat DPP PEKAT Indonesia Bersatu, Jakarta Selatan, Senin (8/9).

Milano menekankan, rakyat menaruh harapan besar kepada pemerintah agar segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya, kebijakan ini akan menjadi tonggak penting mengembalikan kekayaan negara dari tangan koruptor untuk kemakmuran masyarakat.

"Jadikanlah setiap kebijakan Presiden sebagai sandaran harapan rakyat. Kami, sebagai suara masyarakat, akan terus mendorong penindakan tegas terhadap koruptor demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama,” ujar Milano.

PEKAT IB juga menyoroti pentingnya penguatan kebijakan ekonomi kerakyatan. Hal itu mencakup subsidi tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, hingga pemberdayaan UMKM. “Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Hanya dengan kebijakan tegas dan UU Perampasan Aset, harapan rakyat benar-benar akan terwujud,” tegas Milano.

Lima Bentuk Dukungan PEKAT IB untuk Pemerintah:

1. Dorongan pengesahan UU Perampasan Aset dan penguatan KPK.
2. Program ekonomi kerakyatan: subsidi tepat sasaran, harga pangan stabil, pemberdayaan UMKM.
3. Pembangunan infrastruktur merata hingga pelosok.
4. Reformasi birokrasi agar transparan dan bebas pungli.
5. Peningkatan kesejahteraan guru, tenaga kesehatan, serta TNI/Polri.

Keluhan Masyarakat yang Jadi Sorotan PEKAT:

Harga kebutuhan pokok yang fluktuatif.

Lapangan kerja belum merata.

Pendidikan yang masih mahal.

Akses kesehatan terbatas di daerah.

Pungutan liar dan birokrasi berbelit.

Ketidakadilan hukum.

Kerusakan lingkungan akibat industri dan tambang.

Dengan sikap tersebut, PEKAT Indonesia Bersatu menegaskan dukungan penuh pada kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, sembari meneguhkan komitmen melawan korupsi sebagai musuh bersama bangsa.