Jumat, 20 November 2026 | 00:44
NEWS

Empat IUP Raja Ampat Dicabut, Harus Jadi Momentum Pemerintah Benahi Tata Kelola Tambang

Empat IUP Raja Ampat Dicabut, Harus Jadi  Momentum Pemerintah Benahi Tata Kelola  Tambang
Tambang Nikel di Pulau Raja Ampat (dok)

ASKARA-Pemerintah seharusnya  bersikap tegas dan konsisten dalam mencabut seluruh izin tambang di wilayah pulau kecil seperti Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Demikian dikatakan  Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI), Edi Homaidi, Selasa (11/6/2025)  menyikapi langkah pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang dinilai melanggar hukum. Menurutnya, pihaknya memuji langkah  pemerintah tersebut.

“Kami mengapresiasi pencabutan itu, tapi ini belum cukup. Pemerintah tidak boleh hanya responsif—harus progresif. Tarik semua izin permanen dan audit menyeluruh sistem perizinan tambang di kawasan konservasi,” tegasnya.

Edi  juga menegaskan  kalau  pemerintah telah lalai dalam menjalankan amanat konstitusi dan perlindungan lingkungan. Ia menilai pencabutan izin harus dijadikan momentum pembenahan total sistem tata kelola pertambangan nasional.

“Pulau Gag dan Raja Ampat bukan sekadar wilayah administratif. Ini adalah rumah bagi ekosistem laut tropis dunia dan komunitas adat yang menjaga warisan leluhur mereka selama ratusan tahun,” ujarnya.

Terkait dengan persoalan itu, pihaknya mengingatkan bahwa perjuangan generasi muda tidak akan berhenti pada pencabutan izin semata. Anak muda Indonesia sekarang, ujarnya  tidak tinggal diam. Tanah adat dan laut rakyat bukan milik investor rakus.

“Kami akan terus mengawal kebijakan publik agar berpihak pada lingkungan dan masyarakat,” tambahnya.

Pihaknya juga menyerukan agar pemerintah menjadikan kasus Raja Ampat sebagai pelajaran penting. Penegakan hukum lingkungan kata Edi,  harus menyentuh akar persoalan: mulai dari tata ruang, pemberian izin, hingga pengawasan terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di zona rawan ekologis.

 “Kalau negara serius, tak boleh ada ruang kompromi bagi perusak lingkungan,” kata Edi. (dry)

Editor: Hendry Ginting