ASKARA-Pemerintah didesak segera menerbitkan regulasi untuk sektor transportasi daring atau online. Pasalnya sejak pemunculan ojek online (ojol) dan memasuki usia 15 tahun beroperasi, negara telah membiarkan pelanggaran hukum berlangsung secara terbuka yang dilakukan perusahaan aplikator.
Demikian ditegaskan Anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu pada diskusi Forum Legislasi bertema "Efesiensi RUU Transportasi Online", di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025). Pembicara lainnya Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Reni Astuti, Perwakillan Ojol Raden Igun Wicaksono, dan Pengamat Transportasi Darmaningtyas.
“Regulasi itu penting dan harus segera dibuat. Kita sudah melanggar hukum bersama-sama sejak 2010, dan pelanggaran itu terus terjadi hingga kini, 2025,” tegas Adian.
Menurutnya melihat realitas dari persoalan yang dihadapi para ojol yang terus dirugikan, pemerintah dan DPR RI tidak boleh lagi menunda pembahasan regulasi yang menyangkut nasib jutaan pengemudi ojek daring.
Pada kesempatan itu, Adian mempertanyakan klaim sepihak dari perusahaan aplikasi seperti Gojek dan Grab yang menyebut sebagai pahlawan karena telah menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Dengan nada tinggi, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan klaim tersebut sangat tidak pantas.
“Jangan sampai ada kepahlawanan palsu. Sebelum ada mereka, ojek pangkalan sudah ada. Mereka hanya menginjeksi teknologi. Apakah ada penambahan signifikan dalam jumlah pekerjaan? Harus dihitung, jangan cuma klaim. Mereka (perusahaan aplikator) menangguk keuntungan yang besar dari keringat ojol,” ujarnya.
Dia juga menegaskan sebenarnya tuntutan para ojol tersebut tidak berlebihan. Mereka, ujarnya hanya menginginkan pendapatan yang layak. Bukan meminta rumah dinas atau mobil mewah.
“Para pengemudi Ojol cuma ingin anak-anak mereka bisa sekolah, seperti anak-anak yang lainnya. Ini permintaan paling manusiawi. Namun sungguh ironis, negara gagal meningkatkan taraf hidup mereka,” tegas Adian.
Lebih lanjut, Adian juga mempertanyakan banyak hal. Salah satunya transparansi dana 5% dari total potongan yang dijanjikan sebagai tunjangan kesejahteraan driver sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. KP 101 Tahun 2022. Terkait hal itu, pihaknya menuntut kejelasan penggunaan dana tersebut dan akuntabilitas aplikator.
“Sejak 2022, siapa yang pegang uang 5% itu? Ke mana perginya? Mana datanya? Kalau memang untuk kesejahteraan driver, kenapa tidak langsung dikembalikan ke mereka saja?” tanya aktivis Forum Kota (Forkot) tersebut.
Pada kesempatan itu, Adian juga menuding adanya aroma kepentingan besar dalam pembatalan RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Komisi V dan para aplikator. Dia mengaku heran jadwal rapat mendadak hilang dan tanpa kejelasan, padahal sebelumnya sudah disepakati dalam rapat internal.
“Ada apa sebenarnya? Masa undangan baru dikirim 25 Mei malam, lalu esok harinya jam 11 pagi dibatalkan karena menteri mendampingi presiden. Padahal surat pemberitahuannya tertanggal 23 Mei. Ini lembaga negara, bukan main-main,” katanya.
Ia juga mengungkap data dari laporan keuangan Gojek, yang menurutnya menunjukkan potensi keuntungan besar dari skema potongan pendapatan. “Kuartal ketiga 2024, pendapatan bruto Gojek Rp10,3 triliun, GOTO Rp13,9 triliun. Artinya, 79% pendapatan GOTO disumbang dari Gojek,” ungkapnya.
Adian menilai sudah saatnya negara bersikap tegas, tidak hanya berpihak pada korporasi besar. Ia mendorong transparansi data dan pertemuan terbuka antara pihak aplikator, pemerintah, DPR, dan publik.
“Jangan hanya diskusi diam-diam. Ajak media, ajak pakar ekonomi, buka datanya. Kalau memang fair, ayo debat terbuka,” tantangnya.
Pihaknya Ia juga mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menerbitkan regulasi. “Permenhub berubah-ubah dalam setahun bisa tiga kali. Negara seharusnya memberi kepastian, bukan kebingungan,” tegasnya. (dry)