ASKARA - Sejumlah kelompok tani (Poktan) di Kabupaten Cirebon menerima bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) melalui Program Aspirasi Rokhmin Dahuri. Penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian dilakukan langsung Anggota DPR RI 2024 - 2029, Prof. DR. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., pada Jumat (16/5/2025), sebagai bagian dari perjuangan mengangkat kesejahteraan petani.

Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, DR. Sophi Zulfia, Kepala Dinas Pertanian, DR. Alex, sejumlah anggota dewan dan para petani.

Bantuan alat dan mesin pertanian yang diberikan ke para petani di  Jl. Pangeran Antasari, Kenanga, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yakni rise transplanter 7 unit, traktor roda 4 sebanyak 6 unit, traktor roda 2 sebanyak 14 unit, pompa air 4 inch totalnya 21 unit, pompa air 6 inch totalnya 39 unit, pompa air 3 inch sebanyak 8 unit serta hand sprayer totalnya 266 unit.

Semua itu merupakan program aspirasi atau hasil perjuangan Prof. Rokhmin Dahuri ke Kementerian Pertanian. "Bantuan ini adalah pemantik semangat bagi petani agar lebih produktif. Tujuan akhirnya, tentu kita ingin petani lebih sejahtera," ujar Rektor Universitas UMMI itu.

Diakuinya, jumlah petani di Kabupaten Cirebon sangat banyak sehingga belum semua yang bisa dibantu. Tapi, pihaknya berkomitmen untuk terus berjuang membantu para petani, nelayan, petambak dan lainnya.

Namun, di balik keberhasilan ini, Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan ancaman serius bagi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan Indonesia. Ia menyoroti bahwa kesejahteraan petani, nelayan, dan guru masih jauh dari harapan. 

Prof. Rokhmin Dahuri menekankan bahwa indikator utama keberhasilan Kementerian Pertanian seharusnya adalah peningkatan kesejahteraan petani, bukan sekadar capaian produksi.

Beliau mengkritisi perhitungan garis kemiskinan versi BPS tahun 2023 yang menetapkan angka Rp 582.000 per orang per bulan untuk mencukupi lima kebutuhan dasar manusia. "Angka tersebut sangat rendah dan tidak mencerminkan realitas kebutuhan hidup layak," katanya.

Ia mengacu pada standar Bank Dunia yang menetapkan garis kemiskinan sebesar US$ 3,2 per orang per hari atau sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Dengan standar ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 112 juta orang atau 37% dari total populasi.

"Jika kemiskinan petani terus dibiarkan, Indonesia akan menghadapi generasi penerus yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya—sebuah lost generation," tegasnya.

Ketahanan Pangan Indonesia Terancam?

Lebih lanjut, Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti ketergantungan Indonesia pada impor pangan sebagai hambatan besar menuju negara maju dan sejahtera. Menurutnya Indonesia sulit menjadi negara maju jika terus bergantung pada impor pangan.

Guru Besar IPB University itu kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap kebijakan alih fungsi lahan pertanian produktif—khususnya di Pulau Jawa—demi pembangunan perumahan. Menurutnya, langkah ini adalah "kesalahan besar yang bisa berujung pada kehancuran ketahanan pangan nasional."

Beliau menegaskan pentingnya menjaga lahan pertanian produktif, terutama di Pulau Jawa, dari alih fungsi untuk pembangunan non-pertanian. Konversi lahan sawah produktif dianggap sebagai langkah yang sangat berisiko dan bisa disebut sebagai blunder, mengingat vitalnya lahan tersebut untuk ketahanan pangan nasional.

"Konversi lahan pertanian di Pulau Jawa untuk kepentingan non-pertanian harus dihentikan, karena sangat merugikan ketahanan pangan nasional," tegasnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyindir keras pemerintah daerah hingga pusat yang masih memberi lampu hijau untuk alih fungsi sawah. Ia menegaskan, “Lahan pertanian tidak boleh disentuh untuk proyek-proyek non-pertanian, apalagi perumahan yang bisa dibangun di tempat lain.”

Menurutnya, pembangunan perumahan dan industri yang mengorbankan sawah produktif adalah kesalahan besar, yang bisa membahayakan swasembada pangan dan membuat Indonesia semakin tergantung pada negara lain.

"Sebagai negara yang ingin mencapai swasembada pangan, Indonesia harus memastikan bahwa lahan pertanian produktif tetap terjaga," tegas Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu.