ASKARA-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BP POM) mencatat total 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan yang berkaitan langsung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang 2025. Seluruh kejadian tersebut tercatat terjadi di 10 provinsi yang telah menjalankan program ini secara massal. Apa penyebabnya?
Hal itu terungkap pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan BP POM, dan jajaran di gedung DPR, pada Kamis (15/5/2025).
“Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi,” ungkap Kepala Badan POM Taruna Ikrar. Sebaran geografis kasus ini menunjukkan bahwa persoalan keracunan MBG bukanlah kejadian terlokalisasi, melainkan tantangan sistemik yang menyangkut rantai pasok makanan hingga pengawasan lintas sektor.
Selain itu, kepada anggota Komisi IX DPR, Taruna Ikrar menjelaskan salah satu penyebab utama keracunan berasal dari kontaminasi pada bahan pangan mentah. Dia mengatakan bahwa lingkungan pengelola makanan dan penjamin mutu juga menjadi titik krusial dalam rantai kontaminasi.
"Kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan, dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola, penjamin, dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Dia menegaskan dari kondisi itu risiko bukan hanya dari makanan yang sudah jadi, tetapi sejak proses penerimaan dan penanganan bahan dasar. Kelemahan pada tahapan awal berpotensi menjadi pemicu besar jika tak segera dibenahi. Selain adanya bahan makanan yang terkontaminasi, BP POM juga menemukan bahwa proses penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar menyebabkan pertumbuhan bakteri yang berbahaya.
“Kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri seperti suhu, kondisi makanan, proses,” jelas Ikrar.
Ia mencontohkan kondisi makanan yang dimasak terburu-buru, namun distribusinya lambat. Hal itu menciptakan celah berkembangnya mikroorganisme yang berisiko tinggi jika dikonsumsi.
“Contohnya ada beberapa makanan dimasak terlalu cepat sehingga lambat distribusikan sehingga menimbulkan kejadian luar biasa pada anak-anak kita,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu Taruna juga menegasan dapur pengolahan MBG harus mendapat perhatian lebih serius lagi terutama dalam sanitasi, manajemen waktu, dan penjaminan mutu. Ikrar menyebut perlu dilakukan revisi SOP secara menyeluruh.
“Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi perlu diperbaiki. Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur,” ungkap Ikrar.
Komitmen BPOM tak hanya berhenti di evaluasi, melainkan menyertakan pendampingan teknis langsung kepada petugas dapur. Langkah ini dinilai penting untuk memutus rantai risiko dari hulu ke hilir. (dry)